Bapemperda DPRD Bontang Lakukan Inventarisir Perda

Ketua bapemperda DPRD Kota Bontang Ma’ruf Effendy.

Bontang, PANRITA.News – Untuk mengantipasi pemberlakuan undang undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (bapemperda) DPRD Kota Bontang melakukan inventarisasi Peraturan Daerah (perda).

Hal ini bertujuan untuk dilakukan penyesuain regulasi dengan Omnibus Law apabila rancangan undang-undang sapu jagad itu resmi berlaku.

Ketua bapemperda DPRD Kota Bontang Ma’ruf Effendy menjelaskan, bahwa pihak nya telah melakukan pertemuan bersama dengan bagian hukum Pemerintah Kota Bontang. Selanjutnya akan merencanakan soal perda mana saja yang akan di inventarisir.

“Total ada 58 Perda yang akan diinventarisasi. Semua Perda tersebut akan di dalami lagi, pasal mana yang akan di ganti atau di hilangkan,” kata Ma’ruf saat ditemu awak media, Senin (22/03/2021).

Terkait adanya perubahan peraturan perundang undangan yang terhimpun dalam paket Undang Undang Omnibus Law, Ma’ruf menambahkan, saat ini Bapemperda DPRD Kota Bontang menunggu lebih lanjut arahan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri.

“Saat ini kami sedang menginventaris Perda apa saja yang bersentuhan langsung dengan perubahan dalam paket Undang Undang Omnibus Law, terutama Perda yang berhubungan dengan Perijinan dan Investasi Daerah dan kegiatan lainnya yang diamanatkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah,” tandasnya.

“Untuk saat ini masih tahap pengkajian terlebih dahulu, yang jelas dalam tahun 2021 dan 2022 inventarisasi perda akan intens di bahas,” sambungnya.

Saat di singgung tentang Perda apa saja yang menjadi prioritas perubahan, Ma’ruf mengatakan pembahasan belum masuk sampai tahap subtansi.

“Belum masuk pembahasan subtansi yang jelas saat ini sedang mendalami PP dan PerPres yang telah terbit, setelah itu baru masuk tahap pembahasan Perda yang akan di klasifikasikan mana yang akan di rubah,” lanjutnya.

Kemudian dilanjutkannya bahwa terkait pembahasan Perda nantinya akan mengikuti mekanisme normal. Sama seperti perencanaan pembentukan Perda yang lainya.

“Tidak ada klasifikasi khusus, mekanismenya sama dengan penetapan Perda yang saat ini berlaku,” ujarnya

Bapemperda DPRD Kota Bontang telah menetapkan agenda untuk membahas 17 usulan rumusan Peraturan daerah berdasarkan Surat keputusan No 31 tahun 2020.

Dari 17 usulan tersebut terdapat 6 inisiatif usulan DPRD dan 11 usulan dari Pemerintah Kota Bontang.

Tinggalkan Komentar