Komisi II DPRD Bontang Upayakan Tunggakan Insentif Nakes Segera Terbayarkan

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Nursalam.

Bontang, PANRITA.News – Tunggakan pemerintah yang tidak membayar Insentif tenaga kesehatan (nakes) Hari ini dibahas Komisi II Selasa, (16/3/2021).

Jumlah tunggakan insentif tenaga kesehatan dan pemusalaran jenazah pasien Covid, sebesar 2,9 milyar untuk 5 bulan, terhitung sejak September 2020 hingga Februari 2021.

Anggota Komisi II Nursalam, pertanyakan terkait kebijakan pihak RSUD Taman Husada, yang tidak melakukan pemakaian dan penambahan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada saat Kementerian kesehatan merubah kebijakan soal Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang di alihkan ke daerah.

“Mestinya RSUD bisa mencairkan anggaran BTT untuk periode Oktober sampai Desember, tapi RSUD hanya mencairkan 458 juta untuk makan minum nakes, pendukung pelayanan pasien dan pemulasaraan jenazah covid,” ungkap Salam

Sementara bagian penganggaran RSUD Taman Husada Rahma, menjelaskan detail, pertanggal 25/5 RSUD mengajukan pada kementerian kesehatan dan keuangan sebesar 7.7 Milyar Rupiah.

Adapun realisasi nya sebanyak 3 kali transfer dan terakhir masuk pertanggal 23 Desember 2020, dengan nilai akumulasi sebesar Rp.3,307.500..000.

Namun Anggaran yang di transfer kementerian kesehatan tersebut belum mencukupi anggaran yang dibutuhkan sebesar 2,9 Milyar.

“Uang yang 3,3 M lebih, dibayarkan untuk insentif nakes dari periode Mei sampai September 2020,” ujar Rahma.

“harapan kami terhadap Carey over atau tunggakan insentif sebesar 2,9 Milyar itu bisa diakomodir oleh BOK, tetapi hingga akhir Desember kementerian kesehatan tidak lagi melakukan transfer,” tutup Rahma.

Penganggaran melalui sistem recofusing yang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan tunggakan nakes covid tersebut, hal ini diutarakan tim TPAD kota Bontang Ilham.

Ilham menilai, kondisi keuangan untuk pos anggaran Insentif Nakes tersebut tidak mencukupi dan harus dilakukan recofusing sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK).

“jadi dalam hal tahun 2020 sisa dana nya tidak mencukupi boleh dilakukan recofusing untuk penganggaran nakes ini.” ujar Ilham

Hal inilah yang dianggap keliru oleh Nursalam, ia menilai jika recofusing yang diusulkan pada tahun 2021 tidak berdasar Kepres, sementara recofusing tahun 2020 atas perintah Keputusan Presiden.

“Recofusing tahun 2020 dengan 2021 berbeda konteksnya, karena untuk recofusing 2020 dasarnya kepres No 1 Tahun 2020, sementara recofusing 2021 harus melalui persetujuan DPRD, Harus.” tegas Salam.

Rapat Komisi II yang dipimpin oleh Rustam, menyampaikan, jika Komisi II akan berupaya sesegera mungkin untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan soal tunggakan insentif Nakes dan lainnya, Namun dengan catatan taat pada regulasi penganggaran yang benar.

Tinggalkan Komentar