246 Sarang Walet Minim PAD, Komisi II DPRD Bontang Dukung Keterlibatan KPK

Anggota Komisi II dprd kota Bontang.

Bontang, PANRITA.News – Komisi II DPRD kota Bontang Dorong percepatan regulasi dan pengawasan guna peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor sarang Walet.

“Disegerakan pak kaban, soal regulasi dan pengawasannya, kami komisi II siap mendukung ini,” ungkap Rustam saat membuka Rapat, Senin (15/3/2021).

Dalam rapat tersebut terungkap, alasan minimnya pad; dari 246 pengusaha sarang walet yang tersebar di 3 kecamatan Bontang adalah, Lemahnya regulasi, 60 persen pemilik berada diluar serta alasan berkurang nya produksi.

“kita sudah ke Samarinda dua kali untuk membahas tersebut, katanya sudah ada pergub, cuma belum tersosialisasi dengan baik.” jelas Anggota fraksi Golkar ini.

Selain Regulasi, Bapenda saat ini dalam tahap proses pembentukan Tim satgas dengan penguatan dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).

“jadi, tahun 2021, dari Korsupgah akan menindak kami(bapenda) apabila ada pembiaran, tapi apabila kami telah melakukan himbauan, penagihan dan diperingati pengusaha belum membayar hati hati.” ungkap kepala Bapenda, Sigit Alfiansyah

Sigit menjelaskan, selain itu pembentukan Tim satgas juga akan membantu tim bapenda di lapangan untuk melakukan pendataan.

“tahun 2021, tim satgas ini, didukung Babinsa, babinkamtibmas, Satpol PP, untuk melakukan pendataan,” ungkapnya.

ketegasan bapenda dalam hal penataan untuk peningkatan Pad, Sigit berharap adanya dukungan komisi II DPRD Bontang.

“dampaknya, ketika bapenda tegas, pasti akan ada aduan ke komisi II.” jelasnya.

Rapat komisi II DPRD Bontangyang dipimpin oleh Rustam, secara tegas menyampaikan dukungannya kepada Bapenda, terhadap rencana program dan pengawasan untuk peningkatan PAD dari sektor bisnis liur walet ini.

“hari ini kami komisi II memberikan motivasi untuk Bapenda, terkait pembentukan tim satgas dengan melibatkan tim Korsupgah KPK.” pungkas Rustam

Tinggalkan Komentar