Tak Diberi Insentif, Pendidik dan TU Sekolah Negeri Temui Komisi I DPRD Bontang

Anggota komisi I DPRD Abd Haris.

Bontang, PANRITA.News – Komisi I DPRD Bontang, Akan lakukan rapat kerja kembali guna mencari titik temu, soal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN yang bekerja di lingkup sekolah Negeri di Bontang, dalam rapat kerja , Senin (5/3/2021).

Ditemui usai rapat kerja yang berlangsung tertutup, Anggota komisi I DPRD Abd Haris, mengungkap pendidik dan tenaga tata usaha non Asn menanyakan soal, tidak adanya insentif yang di dapatkan selama mengabdi di Sekolah Negeri.

“Tenaga usaha dan guru non asn ini, mengadukan soal intensif mereka, soalnya di sekolah swasta dan sekolah tingkat atas negeri ada,” ungkap politisi PKB ini.

Dalam rapat kerja itu, terdapat kendala terkait Adanya Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015, yang hanya mengatur pemberian Intensif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidik non pegawai negeri sipil pada sekolah negeri.

“Kendalanya, ada regulasi yang mengatur soal intensif untuk pendidik dan tenaga usaha, di perda itu, tidak ada yang menyebut soal intensif mereka,” Ungkapnya.

“Jadi, setelah rapat ini kami akan panggil pihak pemangku kepentingan untuk membahas soal ini, agar nanti solusinya tidak bertentangan dengan regulasi,” lanjutnya lagi.

Abd Haris mengemukakan, ada kemungkinan untuk mengajukan revisi perda, terkait dicantumkan nya profesi tenaga Usaha non Asn yang bekerja di sekolah Negeri dalam Perda tersebut.

“Kalo memungkinkan diberikan insentif, kita mengajukan revisi agar tidak menimbulkan kecemburuan, Soalnya di sekolah swasta ada, Sma negeri juga ada,” pungkasnya.

Sementara, Wakil ketua PGRI Kota Bontang Sumariyah, menyebutkan jumlah insentif yang di permasalahkan sejumlah 1 juta Rupiah perbulan.

“Jadi gini, di sekaloh swasta, pendidik dan TU non ASN, dari provinsi dapat 500 dari kota dapat 500, sementara TU dan pendidik yang di sekolah Negeri, merasa ada perlakuan berbeda, karena mereka ngga dapat,” ungkapnya.

Menurut Sumariyah, PGRI berharap peraturan daerah bisa berlaku adil dalam sistem pemberian insentif.

“Kami mohon regulasi nya bisa berlaku adil, agar pendidik dan Tu non ASN yang disekolah Negeri bisa mendapatkan hal yang sama,” tutupnya

Tinggalkan Komentar