Soal Bantuan Pedagang Pasar Loktuan, Sekda dan Inspektorat Bontang Konsultasi ke BPK

Rapat dengar pendapat (rdp) antara DPRD Bontang dengan Dinas Perindagkop membahas progres pasar sementara dan pasar baru loktuan, Rabu (10/3).

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi II Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bontang, kembali pertanyakan soal perkembangan bantuan pemerintah untuk pedagang pasar Citra nas Loktuan yang terdampak bencana kebakaran, hingga saat ini belum terealisasi.

Hal tersebut di sampaikan anggota komisi 2 dalam Rapat dengar pendapat (rdp) dengan Dinas Perindagkop membahas progres pasar sementara dan pasar baru loktuan, Rabu (10/3/2021).

“Soal bantuan modal, saya dengar malah hanya 3 juta yah, ini sebaiknya disampaikan, kok bisa segitu dan kenapa belum terealisasi, agar masyarakat tidak berharap lebih dan bertanya,” ujar Sutarmin anggota komisi 2 ini.

Sementara itu, Asdar Ibrahim, Kepala Dinas Perindagkop bontang menyampaikan bahwa bantuan yang sekiranya diterima para pedagang terdampak, belum bisa diberikan karena hingga hari ini pemerintah kota Bontang masih mencarikan pos anggaran yang dinilai tepat dan tidak melanggar hukum.

“Maaf pak, hari ini ibu sekda dan rombongan berangkat ke BPK guna konsultasi soal bantuan tersebut, biar tidak menimbulkan kesalahan dalam penganggaran” ujar Asdar Ibrahim.

Asdar membeberkan, jika Hasil rapat internal (23/2) yang pimpin oleh sekda, asisten 3, dinas sosial, bagian hukum dan lainnya, masih soal penyesuaian regulasi dan ketersediaan Anggaran.

Pasalnya, dinas sosial dan badan penaggulangan bencana, selama ini memberikan bantuan yang terdampak bencana untuk rumah tinggal dan masyarakat, begitupun ketersediaan anggaran, pemerintah kota Bontang menyiapkan dana tidak terduga, tidak mencapai 6 milyar Rupiah.

“Disamping soal regulasi, penyesuaian anggaran juga belum final, kami akan maksimal kan, komitmen walikota untuk bantuan terus berprogres,” ujarnya lagi.

Sejalan hal tersebut, Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II yang lain, beberapa waktu lalu menyoal regulasi bantuan tersebut, menurutnya, besaran anggaran dan regulasi, harus sesuai dan tidak melanggar Hukum.

“Sudah benar sikap pemerintah yang akan memberikan bantuan, tapi harus sesuai regulasi,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar