Rapat Paripurna DPRD Bontang dalam Penyampaian LKPJ Wali Kota TA 2020 Dilaksanakan Terbatas

Rapat Paripurna DPRD Bontang dalam Penyampaian LKPJ Wali Kota TA 2020 Dilaksanakan Terbatas

Bontang, PANRITA.News – Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang II DPRD Tahun 2021 dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Tahun Anggaran (TA) 2020 di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (9/3/2021). Dilaksanakan terbatas.

Hanya tampak Unsur Forum Pimpinan Daerah dan beberapa Undangan, Sementara Kepala dinas dan OPD, mengikuti paripurna itu dengan cara virtual.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Selanjutnya Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan LKPJ TA 2020.

Andi Faiz menyatakan laporan pertanggungjawaban anggaran selama setahun merupakan kewajiban yang harus disampaikan Pemerintah Kota. Setelah LKPJ diterima, DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan.

“Sesuai aturan Pansus akan dibentuk untuk membahas capaian kinerja pemerintah,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan LKPJ TA 2020 penting untuk disampaikan dihadapan anggota Dewan sebelum dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dalam paparannya, Neni mengakui realisasi pendapatan lainnya yang sah pada tahun 2020 tak mencapai target. Dari target Rp291.2 miliar, hanya tercapai Rp 280.9 miliar atau 96 persen.

Sementara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.5 triliun atau setara dengan 110 persen. Mengalami peningkatan dari target yang ditentukan Rp1.3 triliun.

Tiga sektor sumber utama pendapatan daerah, masih berasal dari Pendapan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah.

“Sisi PAD, dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 187.7 miliar. Realisasinya melebihi target, yakni Rp 191. 6 miliar atau setara 102 persen,” ungkap Neni.

Sementara, terkait penerimaan dana perimbangan. Kata Neni, mampu direalisasikan sebesar Rp 1 triliun atau setara 116 persen. Dari target Rp 895.5 miliar.

Terangnya, secara umum indikator utama pembangunan pada tahun 2020 sangat terdampak tekanan penyebaran pandemi Covid-19. Sehingga relatif mengalami penurunan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada Tahun 2020 telah mencapai 184.784 jiwa. Mengalami peningkatan 1,74% dari tahun 2019.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah 91.932 orang atau sekitar 69,24% dari jumlah penduduk usia kerja.

Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 9,02% pada tahun 2019 menjadi 9, 46%

Tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan 4,22% menjadi 4, 38%
Capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 juga terdampak tekanan pandemi COVID-19 sehingga mengalami penurunan dari 80,09 menjadi 80,07.

Pada aspek ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai keseluruhan aktivitas perekonomian mengalami penurunan dari 58,33 menjadi 56,55.

Pertumbuhan ekonomi kota Bontang dengan migas masih tumbuh negative mencapai -2,76. Pada tahun 2020 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan peran industri pengolahan migas dan sektor pertambangan.

“Namun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada 2020 tetap memberikan prioritas yang cukup bagi pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.

Neni pun mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Bontang, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Pemerintah Kota

Tinggalkan Komentar