Normalisasi Sungai di Jakarta Terkendala Sengketa dan Anggaran

Jakarta, PANRITA.News – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa penyebab utama lambannya program normalisasi sungai selama ini adalah karena masalah pembebasan lahan. Dari masalah pembebasan lahan ini, kata Ariza, terdapat 2 kendala utama yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta, yakni sengketa lahan dan anggarannya.

“Membebaskan lahan tuh banyak masalahnya, satu masalahanya, adalah banyak yang bersengketa, masih di pengadilan,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu untuk mengikuti proses hukum di pengadilan. Ketika sengketanya berada di pengadilan, maka Pemprov DKI tidak mungkin bisa melakukan intervensi lagi.

“Perlu waktu, kita kan negara hukum. Ada yang menggungat dan sebagainya, ada yang intervensi, ke pengadilan terjadi gugat menggugat. Kan biasa masalah sengketa terjadi seperti itu,” kata dia.

Selain masalah sengketa lahan, kata Ariza, kendala lain adalah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang terbatas. Menurut Ariza, pembebasan lahan membutuh anggaran yang besar dan bisa lebih besar dari anggaran konstruksinya.

“Kedua, masalah anggarannya. Kami kan punya keterbatasan, apakah tidak serius? Lebih dari serius. Bahkan lebih dari 20% anggaran belanja modal kita manfaatkan untuk banjir,” ungkap Ariza.

Ariza mencontohkan, Pemprov DKI membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung dalam rangka menjalankan program normalisasi hingga Tahun 2024. Hal ini, kata Ariza, berbeba jauh dengan anggaran untuk sheetpile yang nilainya sebesar Rp 370 miliar.

“Jadi, pembebasan lahannya lebih dari Rp 5 triliun. Kalau buat sheetpile-nya kita hitung cuma Rp 370 miliar. Jauh sekali perbandingannya. Bikin sheetpile-nya jauh lebih murah daripada membebaskan lahannya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ariza mengatakan, pembebasan lahan di Jakarta juga tidak bisa disamakan dengan pembebasan di daerah lain. Menurut Ariza, tanah-tanah di Jakarta tidak murah seperti tanah-tanah di luar Jakarta sehingga untuk membebaskan lahan membutuhkan anggaran besar.

“Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi di Sukabumi ya beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun. Itu sudah dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 nggak kurang Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai-sungai yang lain,” pungkas Ariza.

sumber: beritasatu.com

Tinggalkan Komentar