Bakhtiar Wakkang Soal Banjir Bontang: Dorong Jadi Prolegda!

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota bontang, Bakhtiar Wakkang.

Bontang, PANRITA.News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota bontang, Bakhtiar Wakkang mengungkapkan, untuk mengawal komitmen penangan persoalan banjir, menurutnya, perlu di buatkan satu kajian Induk untuk membuat kesepakatan baru Antara Pemerintah Dan DPRD agar penanganan Banjir dijadikan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

“ini perlu kajian induk sebagai acuan untuk menjadikan persoalan banjir bisa menjadi Prolegda.” ungkap legislator 2 periode ini.

selain kajian induk, BW menyarankan agar Pemerintahan yang baru, agar menerbitkan perwali sebagai payung hukum, dan jika dianggap urgen dapat membuat perda.

“intinya harus ada legal standing yang menaungi program ini. dan jika urgen buatkan perda saja.” tuturnya.

BW menilai Pemerintah kota Bontang selama ini tidak peka dengan kondisi Banjir yang setiap Tahun terjadi di beberapa titik ruas jalan dan pemukiman Bontang.

Rekomendasi dan masukan mengenai strategi ideal penanganan
banjir, telah disampaikan DPRD melalui Pansus Banjir jauh sebelum kejadian Banjir terjadi yang sudah menahun.

“kita (pansus) sudah sampaikan ke Pemerintah strategi ideal
mengatasi banjir. atasi banjir tidak cukup hanya dengan anggaran
besar. Tapi komitmen dan alokasi yang tepat sasaran, itu kunci
utamanya,” kata Bakhtiar melalui sambungan seluler, Jumat
(6/3/2021).

sebagaimana di ketahui, Banjir sempat merendam beberapa ruas
jalan utama Jl.imam Bonjol Menuju Perempatan Pisangan di
Kelurahan Api-Api.

Hingga Kamis (4/3/2021) pagi. Air Sungai kembali meluap ke
pemukiman warga. Tercatat ada 5 titik yang terdampak banjir.
Meliputi sebagian Kelurahan Telihan (Jalan Ir Soekarno Hatta),
Kelurahan Guntung, Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Elai.

Bakhtiar mengingatkan Pemerintah kota Bontang untuk meningkatkan
komitmen membenahi infrastruktur penanganan banjir dan merancang infrastruktur secara serius.

“kan ada kajian induk, mana mana yang dianggap perlu untuk
dilakukan, termasuk membuat polder penampungan kanaan, penetrasi
aliran sungai,ada koq semua.” ungkap mantan Ketua Pansus Banjir ini.

Menurutnya, kunci dari optimalisasi penanganan banjir kota bontang adalah Komitmen kuat Pemerintah dan Ikhwal ketepatan penganggaran agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

“sekarang bukan saatnya adu narasi, pemerintah sebagai eksekutif
harusnya ada komitemen, jangan nanti ketika banjir tiba, baru mulai lagi,” ungkap legislator Nasdem 2 Periode ini

Untuk diketahui DPRD kota Bontang mengadakan Rapat Pripurna
Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD kota Bontang, terhadap
Penanganan Banjir di kota itu, Selasa (12/2/2019).

Dalam penyampaiannya sebanyak 16 rekomendasi yang disampaikannya
melalui Rapat Paripurna tersebut, yaitu, Menyusun kajian induk penanggulangan banjir, Melaksanakan kegiatan normalisasi sungai,
Membentuk satgas penanggulangan banjir, Melibatkan perusahaan
dalam penanggulangan banjir, Perlu payung hukum mengenai
penanggulangan banjir, Menyediakan anggaran penanggulangan
banjir 10 persen dari total Belanja Modal dari OPD terkait.

Tinggalkan Komentar