Soal Izin Batubara Pelabuhan Lokhtuan, Agus Haris: Semua Perusahaan Punya Hak Sama

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Agus Haris.

Bontang, PANRITA.News – Kisruh tentang wacana aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Loktuan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Agus Haris berpendapat lain Agar memberikan kesamaan hak kepada perusahaan dalam melakukan pengajuan izin.

ia menilai, jika ijin pengelolaan dan penggunaan fasilitas Pelabuhan Loktuan oleh pihak lain, masih membutuhkan kajian dan evaluasi yang dapat dijadikan dasar acuan pemerintah untuk menolak atau menerima memberikan izin.

“jadi, sebaiknya berikan kesempatan pada pihak pemohohon untuk uji amdal dan analisa dulu, inikan belum ada proses evaluasi dari pemerintah.” ungkapnya saat di konfirmasi langsung Jumat, (5/03/2021)

adanya alasan dampak lingkungan yang menjadi dasar penolakan dari pelbagai pihak, Agus Haris lebih menekankan besarnya kekawatiran masyrakat pada sektor lain yang beroperasi di Pelabuhan Lokhtuan bontang.

“kalau yang mejadi kekwatiran soal muatan(batubara), kan dipelabuhan(lokhtuan) sudah ada CPO, ada bahan peledak, jelasnya.

menyoal dampak lalu lintas, sosial dan ekonomi Masyarakat, Agus Haris menampik jika kehadiran aktivitas batubara di lokhtuan akan berdampak kurang baik.

“Justru akan ada dampak multiplier efect, kan bagus kalo aktivitas pelabuhannya ramai, jangan ketika bicara soal batubara, seolah olah di pandang berbeda.” tandasnya.

Agus haris mengukui jika polemik soal muatan batubara di pelabuhan lokhtuan dirinya Sebagai Wakil Ketua DPRD tidak dalam posisi mendukung maupun menolak. menurutnya, pihak perusahaan wajib menaati segala aturan yang telah ditetapkan, sebaliknya pihak pemerintah kota bontang agar profesional dan memberikan pihak perusahaan untuk mengajukan ijin.

“jika ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mereka tidak sanggupi,baik soal administrasi dan yang lainnya, yah jangan.” ungkapnya.

dalam pantuan oleh panrita,news, belum ada kegiatan aktivitas batubara di pelabuhan Lokhtuan.

namum gelombang penolakan akan kehadiran jenis muatan tersebut terus menuai kontoversi.

Komisi III baru baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, Selasa (23/2/2021).

Ketua Komisi III, bahkan menegaskan menolak wacana tersebut. Amir Tosina Mengingatkan akan dampak yang ditimbulkan serta pemanfaatan pelabuhan lokhtuan tidak sebagai pelabuhan Khusus.

Tinggalkan Komentar