Waspada Bencana Ekologis, HMI Cagora: Apa Kabar Tambang Liar di Gowa?

Suwandi Sultan, Bidang Lingkungan Hidup Dan PSDA HMI Cabang Gowa Raya.

Suwandi Sultan, Bidang Lingkungan Hidup Dan PSDA HMI Cabang Gowa Raya.

Gowa, PANRITA.News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya (Cagora) memperingatkan pemerintah Kabupaten Gowa untuk Waspada dengan Bencana Ekologis yang bisa mengancam bencana tanah longsor dan banjir di Gowa.

Hal itu disampaikan Suwandi Sultan, Bidang Lingkungan Hidup Dan PSDA HMI Cabang Gowa Raya.

Suwandi Sultan mengatakan bahwa fenomena bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Gowa pada akhir Januari 2019 lalu akibat intensitas hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya air sungai Jeneberang yang merendam beberapa wilayah dan memutus akses antar wilayah di Kabupaten Gowa.

Namun selain itu menurutnya, terjadinya bencana ekologis bukan serta-merta terjadi begitu saja, akan tetapi hal itu justru menjadi alarm bagi tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa.

“Maraknya pembalakan hutan dan tambang-tambang liar di Kabupaten Gowa diduga menjadi analisis awal saya terjadinya bencana ekologis ini,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2020).

Wandi sapaan akrabnya memberikan praduga awalnya bahwa aktifitas tambang-tambang liar yang beroperasi di Gowa dan melaksanakan proses penambangan dengan eksploitatif tanpa prosedur dan tidak mengikuti kaidah tambang yang benar. Selain itu mereka juga tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rencana tata ruang dan wilayah di Kabupaten Gowa.

“Bencana ekologis di Masamba seharusnya mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, karena berdasarkan Kajian Banjir Bandang Kota Masamba Luwu Utara oleh Andang Suryana Soma, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menjabarkan bahwa kejadian ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi dan adanya perubahan fungsi kawasan hutan akibat dari adanya aktivitas industri yang eksploitatif. Kejadian ini mengakibatkan kerugian besar dan selayaknya menjadi perhatian dan acuan bersama dalam menghindari bencana ekologis yang mengancam,” jelas Wandi. 

Selain itu, Wandi juga menyoal aktifitas tambang yang bereporasi atas ijin yang dikeluarkan oleh Plt Direktur utama Perusda Gowa Mappasomba dengan alasan tambang rakyat di Tengah Pandemi Covid-19.

“Menurut saya sangat keliru karena dengan alasan apapun, aktifitas tambang yang tak berijin kepada yang berwenang dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Alam Dan Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini yang mengeluarkan ijin tambang, karena pada dasarnya penambang yang tak berijin saya bisa pastikan tidak mengikuti kaidah penambangan yang bisa mengakibatkan malapetaka di Kab. Gowa, Jika itu terjadi maka dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah adalah Plt Direktur Utama Perusda Gowa yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Gowa,” ujarnya.

Karena menurut data yang dilansir, dari Perkiraan Musim Hujan 2020/2021 di Indonesia oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kabupaten Gowa pada bulan November merupakan awal musim hujan dengan prakiraan intensitas diatas normal. Maka dengan kondisi seperti ini lagi-lagi menjadi alarm pertanda bahwa perlunya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya bencana ekologis seperti yang terjadi di awal tahun 2019 lalu.

“Oleh karena itu, Saya memberikan alarm kepada Stake Holder Pemerintah Kab. Gowa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa mengambil sikap tegas dalam rangka ikut serta dalam melakukan upaya pengawasan dan pencegahan terhadap eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka mencegah bencana ekologis yang mengancam dewasa ini,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar