Pemprov Sulsel-BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Tingkatkan Perlindungan Bagi Non ASN

Pemprov Sulsel – BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi Tingkatkan Perlindungan Bagi Non ASN.

Makassar, PANRITA.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan, berkolaborasi untuk meningkatkan perlindungan BP Jamsostek bagi non Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Toto Suharto, mengungkapkan, secara keseluruhan coverage BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel adalah 36,40 persen dari total 829.437 orang. Karena itu, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan hal tersebut, berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel.

“Non ASN ini kan cakupannya luas. Di OPD lingkup Pemprov Sulsel, bisa membuat prioritas. Misalnya, untuk tenaga kesehatan non ASN yang bertugas menangani pasien Covid-19,” kata Toto, saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (18/11/2020).

Toto mengungkapkan, jika anggaran di Pemprov Sulsel tidak tersedia, ia mengusulkan bisa menggunakan dana CSR Bank Sulselbar. Ia menyampaikan, sangat penting memberikan perlindungan pekerja, karena resiko bisa terjadi di mana saja.

“Pemerintah bisa memberi perlindungan untuk petani juga pelaku UMKM. Resiko bisa terjadi dimana saja dan kapan saja,” ujarnya.

Sementara, Abdul Hayat menyambut baik kedatangan BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya. Ia mengungkapkan, sudah seharusnya pejabat memiliki orientasi kepada rakyat, sehingga mereka merasakan kehadiran pemerintah di saat mereka susah.

“BPJS Ketenagakerjaan hadir, dan kita harus support. Harapan kita sama, ada penambahan peserta yang dicover oleh BPJS ini,” ujarnya.

Iapun menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkoordinasi dan melakukan langkah tindak lanjut. Yang terpenting, perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, tidak beririsan dengan program pemerintah yang lain. Misalnya, Taspen.

“Pastikan apa yang ada dibawah tidak beririsan. Khususnya untuk non ASN yang ada di OPD, ada yang sudah dicover oleh PT Taspen. Ini yang harus dikoordinasikan juga lebih lanjut,” pesan Abdul Hayat.

Tinggalkan Komentar