Dinkes Bontang: Stop Diskriminasi Orang dengan Gejala Jiwa

Kepala Dinkes Kota Bontang, Bahauddin saat wawancara usai Hajatan Hari Kesehatan Nasional di Gedung Publik Service Centre 119, Kamis (12/11/2020).

Bontang, PANRITA.News – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang Kalimantan Timur, menghimbau masyarakat yang keluarga atau kerabatnya ada yang terindikasi merupakan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Agar tidak ada stigmatisasi dan diskriminasi termasuk dalan hal pelayanan kesehatan.

“Jadi, sebaiknya keluarga selalu ada mendampingi  mereka (odgj -red) dan rutin melakukan pemeriksaan,” kata Kepala Dinkes Kota Bontang, Bahauddin saat wawancara usai Hajatan Hari Kesehatan Nasional di Gedung Publik Service Centre 119, Kamis (12/11/2020)

Karena lanjut dia, orang dengan gangguan disabilitas mental itu harus mendapatkan haknya, dan harus mendapatkan penanganan serta perawatan.

“Kenyataannya masyarakat masih malu mengakui bahwa ada keluarganya yang mengalami gangguan jiwa,” ucap Bahauddin.

Untuk menyikapi masalah kesehatan jiwa di Bontang, Dinkes telah  Menerapkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Selain itu, Dinkes juga menyediakan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang diperlukan termasuk tenaga Konseling untuk pelayanan kesehatan jiwa di setiap puskesmas Kota Bontang.

Nur Ilham, Kasie Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyebutkan tahun 2019
pravalensi 1/1000 jumlah penduduk kota Bontang.

Sebanyak 195 pasien telah sesuai dengan target kementrian kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan terhadap ODGJ.

“Dari gejala ringan hingga berat, baik itu psikotik maupun skizofrenia total presentase layanan kesehatan capaiannya 99%,”ujar Ilhan

Dinkes Bontang juga melakukan berbagai upaya promotif dan preventif kepada keluarga pasien untuk mencegah kambuhnya masalah gangguan jiwa,  Setelah pasien dinyatakan membaik.

“kalo pun sudah membaik, Keluarga tetap harus peduli dan jangan sampai ga kontrol,” ujar Ilham.

Ilham juga berharap masyarakat untuk melakukan upaya preventif serta deteksi dini gangguan jiwa dan melakukan upaya rehabilitasi serta reintegrasi OGDJ ke masyarakat.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi skizofrenia/psikosis di Indonesia sebanyak 6,7 per 1000 rumah tangga. Artinya, dari 1.000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) pengidap skizofrenia/psikosis. 

Penyebaran prevalensi tertinggi terdapat di Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing 11,1 dan 10,4 per 1.000 rumah tangga yang mempunyai ART mengidap skizofrenia/psikosis.

Tinggalkan Komentar