Disnaker Bontang Tak Hadir Rapat Bahas Kepentingan Rakyat, BW: Ciderai Wibawa DPRD

Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang.

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang (BW) menyesalkan sikap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Bontang, yang tidak menghadiri undangan rapat dengar pendapat (Rdp) membahas masalah upah tenaga kerja di Perusahaan swasta.

Hal itu disampaikan Bakhtiar Wakkang usai ditemui wartawan di Gedung DPRD Bontang. Senin, (26/10/2020).

Menurut Politisi Partai Nasdem itu, tindakan Disnaker yang menolak hadir tanpa alasan yang jelas untuk membahas kepentingan rakyat di Dewan adalah bentuk pembangkangan yang mencederai maruah dan wibawa lembaga legislatif.

“Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran pihak Disnaker dalam membahas kepentingan masyarakat. Sangat mencederai maruah lembaga legislatif,” kesal Bakhtiar Wakkang.

Bakhtiar Wakkang meminta Stakeholder dari pihak pemerintah kota aktif memenuhi panggilan rapat koordinasi dengan lembaga wakil rakyat tersebut

“Maruah dan wibawa DPRD harus dijaga. Kita minta Stakeholder oleh Pemerintah Kota yang merupakan DPRD, aktif memenuhi undangan rapat koordinasi,” kata dia.

Bakhtiar Wankkang menjelaskan memenuhi panggilan koordinasi dan klarifikasi dari lembaga DPRD adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah, bagaimana mencari solusi masalah pelayanan pemerintah dan persoalan lain ditengah masyarakat.

“Ya, bagian dari wujud tanggungjawab kita semua terhadap masyarakat,” ungkap Bakhtiar Wakkang.

Dengan begitu, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan pimpinan DPRD terkait langkah apa yang kemudian ia lakukan.

“Kita akan konsultasi dengan pimpinan dan bahkan fraksi-fraksi terkait langkah apa yang akan kita lakukan. Intinya kita ingin bagaimana wibawa lembaga wakil rakyat ini harus kita jaga,” ungkap anggota Komisi I DPRD Bontang itu.

Bakhtiar Wakkang juga meminta kepada Pj. Wali Kota untuk menegur anak buahnya (Kadisnaker).

Karena menurut Bakhtiar Wakkang, ketidakhadiran Dinas Tenaga Kerja dalam rapat koordinasi mengklarifikasi persoalan tenaga kerja Bontang, bentuk pemerintah kota tidak bertanggungjawab atas masalah rakyat.

“Kita minta Pj. Wali Kota Bontang menegur anak buahnya,” tandas Bakhtiar Wakkang.

Tinggalkan Komentar