Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang Walkout Saat RDP Bersama PT HTT

Komisi I DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Bontang, PANRITA.News – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak Dinas Tenaga Kerja dan PT. Harlis Tata Tahta (HTT) bersama dengan Serikat Pekerja dan Perwakilan Karyawan PT HTT.

Kendati demikian, pada RDP ketiga tersebut, PT HTT hanya menghadirkan 2 orang perwakilannya tanpa dapat menunjukan surat kuasa yang mewakili perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang akhirnya menyatakan walkout usai melihat PT. HTT menghadirkan orang yang tidak bisa mengambil keputusan terkait masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya.

“Kalau memang perwakilan PT HTT tidak bisa mengambil keputusan, Saya akan Walkout dan mudah-mudahan pada rapat internal Komisi nantinya kita akan membahas untuk kelanjutannya, apakah kita akan sidak ke PT HTT, atau kita akan melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Menurut politisi NasDem ini, PT HTT harusnya bisa segera mengambil kebijakan terhadap karyawannya yang dirumahkan.

“Saya meminta rapat ini untuk dijadwal ulang. Karena hal ini berkaitan dengan kehidupan karyawan PT HTT yang masih dalam status digantung. Sementara itu, dari pihak Perusahaan yang hadir tidak mampu mengambil keputusan jadi Saya izin meninggalkan rapat,” ujarnya.

Selain itu, pada RDP ini juga tidak dihadiri oleh pihak dari Disnaker Bontang sebagai regulator sehingga rapat tersebut tidak bisa dilanjutkan.

“Karena tidak ada legalitas dari 2 orang perwakilan dari PT HTT, selain itu juga tidak hadir dari pihak Disnaker yang merupakan pengawas dari tenaga kerja, oleh karena itu sebenarnya kita tidak bisa lanjut dan mestinya diagendakan ulang, minimal ada perwakilan dari pada pihak Disnaker. Tapi jika ada yang ingin disampaikan maka saya persilahkan,” jelas Pimpinan RDP yang juga anggota DPRD Komisi I, Abdul Haris.

Sementara itu, Perwakilan karyawan menduga PT HTT sengaja mengulur waktu agar prosesnya menggantung hingga waktu yang lama.

Pasa Rapat Dengar Pendapat ini turut dihadiri 2 orang perwakilan PT HTT, serikat pekerja dan perwakilan karyawan PT HHT. Sementara dari pihak Disnaker hadir pada saat RDP sudah akan ditutup.

Tinggalkan Komentar