Soal Penanganan Covid-19 di Bontang, Bakhtiar Wakkang Sebut Eksekutif Tidak Konsisten

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang.

Bontang, PANRITA.News – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti kebijakan pemerintah terkait sistem penanganan kasus Covid-19.

Menurut Legislator Partai Nasdem itu, eksekutif tidak konsisten dan berkesan tidak serius dalam penanganan penyakit menular mematikan yang meresahkan masyarakat tersebut.

“Saya katakan tidak konsisten dan berkesan abai dalam menangani kasus Covid-19. Tim Gugus Tugas tidak menjalankan fungsinya secara utuh seperti yang ada dalam peraturan Kementrian Kesehatan atau pemerintah pusat,” ujar Bakhtiar Wakkang, di sela-sela rapat kerja dengan pimpinan DPRD dan pihak Pemkot Bontang.

Sorotan itu kata Bakhtiar Wakkang bukan tanpa alasan. Dia memandang apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Bontang sejauh ini tidak maksimal.

“Menurut saya tidak maksimal, dimana angka kematian dan kasus baru terus meningkat. Kami harap ada keseriusan dari pihak pemerintah kota dalam menangani kasus Covid-19 ini. Korban meninggal mencapai 19 orang dan ratusan yang positif,” papar dia.

Salah satu yang menjadi atensi Bahtiar Wakkang terhadap penanganan Covid-19 yakni lokasi pemakaman jenazah yang sampai hari ini tidak ada kepastian tempatnya.

“Tidak ada kejelasan sampai hari ini dimana lokasi khusus pemakaman jenazah korban Covid-19. Itu hal yang mendasar bagi kami mempertanyakan keseriusan tim gugus tugas Covid-19 Pemkot Bontang,” kata dia.

Menurut Bakhtiar, ada fungsi koordinasi di internal pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, itu yang kemudian menimbulkan kerancuan untuk megimplementasi kebijakan khsusunya terkait penanganan Covid-19.

“Sering saya sampaikan di forum ini, bahwa jajaran pemerintah seperti asisten itu dilibatkan sebagai regulator dan fasilitator seluruh kebijakan pemerintah. Kasihan Ibu Sekda berfikir sendiri. Instruksi pemerintah pusat terkait sistem penanganan Covid-19 tidak diterjemahkan dengan baik sehingga tidak ada tindaklanjut secara konprehensif,” katanya.

Sehingga menurut Bakhtiar Wakkang, Pemkot Bontang khsusunya tim gugus ini lebih aktif menjalankan fungsi koordinasinya. Antara Organisasi Perangkat Daerah terkait harus menyamakan pandangan untuk mencari solusi.

“Karena dalam Perpres 82 terkait penanganan Covid-19 dijelaskan bukan hanya tentang penanganan dan pencegahan Covid-19, tetapi juga bagaimana cara pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dinas terkait harus menyamakan pandangan sejalan untuk mencari solusi,” tutup Bakhtiar Wakkang.

Tinggalkan Komentar