Abdul Hayat Gani Lantik 122 Pejabat Fungsional Lingkup Pemrov Sulsel

Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Abdul Hayat Gani Lantik 122 Pejabat Fungsional.

Makassar, PANRITA.News – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, melantik 122 pejabat fungsional dari berbagai unit kerja lingkup Pemprov Sulsel, pada Rabu, (30/9/2020).

Usai pelantikan, Abdul Hayat, menuturkan, peralihan jabatan struktural ke fungsional merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi yang berisi arahan untuk mengalihkan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dilaksanakan melalui penataan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK).

“Reformasi kebijakan jabatan fungsional saat ini agar lebih berorientasi pada output dan kinerja organisasi pembentukan sistem kerja baru dari semula berbasis struktural menjadi berbasis fungsional,” jelas Abdul Hayat.

Ia menuturkan, reformasi ini dilakukan karena banyaknya permasalahan terkait penerapan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Diantaranya, adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam hal penerapan akuntabilitas kinerja secara baik, adanya keterbatasan kapabilitas aparatur SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, serta masih belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut, Abdul hayat menyebutkan, regulasi transformasi pelayanan publik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mensyaratkan Negara melayani setiap warga negara dan penduduk, serta membangun kepercayaan masyarakat, serta berdasarkan arahan presiden mengenai peningkatan investasi dengan kemudiahan perjanjian, deregulasi, standar pelayanan publik.

Sementara, dalam paparan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang disampaikan oleh Sekretaris Menpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyebutkan, implementasi reformasi birokrasi dirumuskan melalui Sistem Human Capital Management Stategy yang terdiri dari enam fokus. Diantaranya, melalui perencanaan ASN seluruh instansi harus didasarkan pada arah pembangunan nasional/potensi sesuai kebutuhan instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

“Juga melalui perekrutan, menggunakan Sistem CAT dengan hasil real time dan serta seleksi terbuka bagi JPT, pengembangan potensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karier berbasis system merit dengan memerhatikan kebutuhan nasional berdasarkan manajemen talenta serta peningkatan kesejahteraan melalui reformasi kebijakan gaji, tunjangan, fasilitas ASN serta system pension dan jaminan hari tua,” jelas Dwi. 

Tinggalkan Komentar