Makassar, PANRITA.News – Tanggal 5 September 2020, hari ini menjadi penanda dua tahun kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof. Andalan) untuk masa bakti Periode 2018-2023. Mereka hadir dengan Visi Sulawesi-Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Lima tahun masa pengabdian untuk membangun masyarakat Sulsel menuju “Sulsel Jaya”. Catatan pencapaian dalam dua tahun ini menjadi momentum untuk lebih bekerja keras, berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Sulsel.

Pencapaian ini terwujud dalam lima program prioritas. Pertama, program prioritas Sulawesi Selatan Terkoneksi, Sulawesi Selatan Cerdas, Sulawesi-Selatan Bersih Melayani, Sulawei Selatan Mandiri, dan Sulawesi-Selatan Berkarakter.

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah, pandemi Covid-19 datang menghantam secara global dan juga negeri ini, berbagai lini kehidupan masyarakat terdampak, termasuk di pemerintahan.

Kebersamaan dan kesatupaduan semua pihak menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulawesi Selatan untuk bangkit dan mampu menjadi akselererator perekonomian nasional serta menjadi provinsi utama di Kawasan Timur Indonesia.

“Kami berharap perjalanan dua tahun ini, adalah basic membangun soliditas dan sinergitas baik,” kata Nurdin Abdullah, Jumat, (4/9/2020).

Sulsel di bawah nahkoda mereka bekerja keras untuk menghadirkan seluruh kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan untuk menjalankan roda perekonomian.

Di awal pemerintahan keduanya mencanangkan berbagai program prioritas. Diantaranya, dari segi pembangunan infrastruktur, mengutamakan untuk daerah terpencil dan terisolir. Sebagai contoh perbaikan akses jalan di Kecamatan Seko, Luwu Utara, sepanjang 126 kilometer yang tak tersentuh pembangunan selama 75 tahun, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, setelah pengerasan berhasil dirampungkan pada September 2019.

“Saya melihat bahwa progres selama dua tahun, pertama Alhamdulillah Seko, ini apapun yang kita bangun, Menara Gading pun seperti apa kita bangun. Tetapi kalau daerah tersolir masih ada berarti kita belum menjalankan Sila Ke-5 Pancasila,” sebutnya.

Demikian juga untuk pembangunan jalan Bua-Rantepao sepanjang 30 kilometer dan diharapkan sudha tuntas 2021; Proses pengaspalan jalan Bone-Pangkep sepanjang 13 kilometer dari total 19,9 kilometer; Pembangunan jalan Lejja-Soppeng-Barru, dengan selesainya jalan ini nanti akan memangkas sekitar 100 kilometer dari Barru – Soppeng.

Pemprov Sulsel juga memberikan belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya serta dalam rangka kerjasama antar-daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian Bantuan Keuangan Daerah tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Hingga tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggelontorkan Bantuan Keuangan sebesar Rp905 milyar kepada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

“Tentu kami bersama bupati-wali kota, setiap tahun kita menyiapkan anggaran dalam bentuk Keuangan Daerah. Ini juga tentu akan memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan di daerah,” ujar mantan Bupati Banteang ini.

Imbuhnya, ini dilakukan semata-mata, untuk menambah kapasitas fiskal kabupaten-kota, jika melihat betapa besar beban kerja pemerintah daerah dengan keterbatasan fiskal sehingga belum mampu untuk menghadirkan secara cepat, dengan bantuan keuangan daerah ini banyak yang bisa dilakukan termasuk mempercantik kawasan wisata, membangun akses menuju kawasan wisata, menata kota dan sebagainya.

Dalam hal penanganan Covid-19 Pemerintah Sulawesi Selatan. Anggaran yang disiapkan melalui relokasi anggaran APBD 2020 sebesar Rp500 miliar yang terdiri dari Kinerja Kesehatan sebesar Rp301 miliar, Dampak Ekonomi sebesar Rp157 miliar, dan Social Safety Net sebesar Rp41 miliar, dengan total realisasi anggaran mencapai Rp156 miliar. Masih minimnya serapan anggaran karena selama ini Pemprov Sulsel menerima banyak bantuan dari berbagai pihak baik unsur lembaga atau perusahaan BUMN, maupun swasta dan masyarakat umum.

Tingginya rasa kepedulian ditengah pandemi sehingga banyaknya bantuan di lapangan untuk membantu meringankan warga terdampak Covid-19. Bantuan ini terus mengalir baik dalam bentuk sembako, alat pelindung diri (APD) ataupun bantuan lainnya.

Serta Pemerintah Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Forkopimda menekan penyebaran Covid-19. Tingginya kesembuhan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari inonasi yang kami terapkan yaitu dengan menginisiasi Program “ Wisata Covid-19”.

Pembangunan Rumah Sakit Regional di kabupaten salah satu poin penting dalam program Sulsel Sehat yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Pembangunan Rumah Sakit Regional di Kota Parepare yang telah selesai, yang akan berlanjut di daerah lain. Selain itu ambulans laut untuk masyarakat pulau, dalam upaya tersedianya tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan di daerah terisolir di kepulauan yang cepat tanggap. Saat ini, telah mengadakan enam unit dan telah diserahkan masing masing ke pemerintah Kabupaten Pangkep, di Kota makassar, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Selayar.

“Tahun depan akan kita bangun pusat cancer (kanker) di Rumah Sakit Dadi, itu semua sudah siap DID-nya, artinya porsi yang besar biarlah Pemprov yang menjalankan,” ungkap pria kelahiran Parepare ini.

Nurdin menyatakan untuk mencapai program, membangun soliditas dan sinergitas dilakukan, baik dengan balai-balai yang dimiliki lembaga dan kementerian yang ada di Sulsel. Maupun sinergi pemerintah pusat dan dan kabupaten/kota.

Dengan TP-PKK di sulsel juga dilibatkan aktif dalam kampanye pencegahan Covid-19, yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, yang dilakukan dengan kampanye langsung penggunaan masker dengan pembagian masker ditempat tempat umum, himbauan rajin cuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas. Bersama PKK juga mengatasi masalah stunting (gagal pertumbuhan pada anak) jadi salah satu isu kesehatan nasional saat ini. Dalam hal penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencanangkan program pendampingan gizi dan konselor stunting. Untuk penanganan stunting ini dianganggarkan sebesar Rp7,8 miliar, yang terdiri dari tiga kegiatan prioritas yaitu pendampingan intervensi gizi, penyediaan gizi untuk ibu hamil dan penyediaan micronutrient kepada anak umur 6-24 bulan.

Sulawesi-Selatan merupakan provinsi tujuan wisata utama di Indonesia. Pembangunan sektor ini terus dilakukan. Salah satu faktor pendukung adalah infrastruktur transportasi. Saat ini Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja telah beroperasi. Pembangunan bandara internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga memberikan efek peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Toraja dan sekitarnya.

“Kita ingin memperpendek waktu dari Ibu Kota Provinsi (Makassar), ini juga hari ini (kemarin) dimulai penerbangan perdana, walaupun beberapa kali sudah dilakukan uji coba pendaratan dan alhamdulillah berhasil,” ucapnya.

Gedung terminal atau ruang keberangkatan seluas 1.152 m2 dan di awal September 2020 pesawat Kalibrasi Hawker 900 XP milik Kementerian Perhubungan dan Pesawat ATR 72-600 Milik Maskapai Wings Air telah sukses melaksanakan uji coba terbang awal (proving flight) rute Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tujuan Bandara Buntu Kunik Toraja dan sementara melakukan penjajakan agar pesawat Garuda juga memiliki rute penerbangan.

Untuk pengembangan objek wisata lainnya, Sulsel juga berbenah. Dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pedestrian di kompleks Pantai Bira dan Bara Bulukumba, serta jalan menuju tempat pembuatan perahu phinisi di Pantai Mandala Ria, Desa Ara, Bulukumba. Jalanan ke lokasi wisata Lejja, Soppeng, juga dibenahi. Dimulai dari Desa Palandro, Kabupate Barru.

“Terminal Penyeberang Bira itu akan kita buat lebih moderen lagi, ini bukan hanya ke Bira, tetapi ke NTT, Sulawesi-Tenggara. Ini menjadi pintu masuk dan keluar Sulsel,” imbuhnya.

Pembangunan rest area juga salah satu isu penting saat kampanye pasangan yang disebutkan dengan Prof. Andalan ini. Ini dilakukan untuk melahirkan kawasan-kawasan ekonomi baru. Pembangunan rest area di beberapa titik, yang mana Rest Area tersebut berkonsep Michi-no-Eki dimana pemerintah membangun supermarket yang dikelola oleh kelompok masyarakat untuk dapat menjajakan hasil-hasil pertanian. Konsep ini telah diterapkan di Jepang yakni memanfaatkan rest area sebagai wadah peningkatan ekonomi, seperti memberi ruang bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Rest area Sidrap sudah 40 persen, Jeneponto 20 persen. Jadi kita berharap Desember tuntas. Dua rest area ini selain singgah isterahat, salat dan makan, tentu ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik, UMKM dan UKM,” jelas pria yang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Kyusu Jepang.

Pemprov Sulsel juga selalu melibatkan insitusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan bagian dari program Sulsel Bersih Melayani. Kehadiran Konsupgah KPK di Sulawesi Selatan salah satunya adalah untuk membantu mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Tidak hanya fokus terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga ikut membantu mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berorientasi hasil nyata.

Dalam upaya membangun tata Kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai upaya yang telah dilakukan melalui pendampingan KPK dan kolaborasi dengan forkopimda, diantaranya. Mendorong perbaikan tata kelola dalam manajemen aset daerah, saat ini penyelamatan asset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp7,1 triliun telah selesai, sejumlah gedung, fasilitas umum dan kompleks olahraga termasuk Stadion Andi Mattalatta Mattoanging.

Pembangunan dan renovasi Stadion Mattoanging mulai dilakukan tahun ini dan ground breaking pada bulan Oktober mendatang. “Semakin cepat selesai, semakin cepat mendorong perekonomian kita, kalau kita punya stadion internasional, maka event-event akan ke sini, sepakbola dan di sini lahir tokoh-tokoh sepak bola,” sebut Nurdin.

Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah dengan mendorong penghematan anggaran daerah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ); Implementasi tax clearance atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP); Penagihan tunggakan pajak dan retribusi; dan Penertiban aset terkait Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D).

Pandemi Covid-19 menghantam seluruh sektor, termasuk ekonomi, dan tahun 2021 menjadi tahun percepatan recovery ekonomi di berbagai sektor. Sehingga diperlukan pemanfaatan berbagai potensi daerah agar dapat bangkit dan keluar dari kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi di tahun 2020. Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyangga pangan nasional berharap pangan di daerah menjadi pemicu percepatan percepatan pemulihan ekonomi.

Ada beberapa prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2021 diantaranya ; peningkatan kualitas SDM berdaya saing, Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, percepatan pertumbungan ekonomi, dan transformasi ekonomi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Mengandalkan sektor investasi dan ekspor.

Dalam perjalanan dua tahun, Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh pihak. Kolaborasi dan sinergitas pada masa pengabdian tiga tahun tersisa menjadi kunci utama.

“Saya kira dalam dua tahun ini, saya tidak bisa berbicara banyak, karena semua masih dalam proses, semua on proses,” imbuhnya.