Kejati Sulsel Gandeng DPD Perkindo Bahas Kontrak Konstruksi di Masa Pandemi

Kejati Sulsel Gandeng DPD Perkindo Bahas Kontrak Konstruksi di Masa Pandemi

Kejati Sulsel Gandeng DPD Perkindo Bahas Kontrak Konstruksi di Masa Pandemi.

Makassar, PANRITA.News – Dalam rangka Hari Bakti Adhiyaksa yang ke-60 Tahun, Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inovasi dengan mengadakan program unggulan Kejati Sulsel melalui podcast live yang disiarkan di akun YouTube resminya, Senin (20/07/2020).

Kegiatan yang bertajuk Podcast Ewako Adhiyaksa Kejati Sulsel ini mengangkat tema terkait “hukum kontrak konstruksi di masa pandemi Covid-19 dalam praktek”.

Adapun yang bertindak sebagai narasumber yakni, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bapak Ir. Nirwan N Mungkasa dan pihak penyedia jasa melalui Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) wilayah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Ir. Firdaus, ST.,M.Si, IAP selaku wakil sekretaris bidang pelayanan Anggota.

Acara yang di moderatori oleh Zainal Abidin, SH, MH selaku jaksa pengacara negara kejaksaan tinggi Sulsel tersebut berlangsung sangat menarik karena memunculkan banyak permasalahan terkait pelaksanaan kontrak kontruksi dimasa pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan refocusing anggaran berdampak juga terhadap banyaknya pengurangan beberapa kegiatan konstruksi baik perencanaan, pengawasan dan pelaksana bahkan sampai saat ini belum ada pekerjaan yang dilaksanakan dan semua masih dalam proses pengajuan untuk dilelang terangnya.

Lain halnya seperti yang dijelaskan oleh Firdaus mewakili penyedia jasa konstruksi bahwa kondisi saat ini aktivitas jasa konstruksi didaerah maupun nasional ikut menerima dampak akibat merebaknya Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Tingkat penularan yang cepat, risiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah hingga anti-virus yang belum ditemukan membuat pemerintah mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum.

“Lebih lanjut, kebijakan pembatasan mobilitas orang dan barang membuat sektor jasa konstruksi terganggu. banyak anggota kami di Perkindo yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah di tetapkan,” ujar Firdaus.

“Misal, pelaksanaan survey/kunjungan kerja ke lokasi proyek ke suatu daerah yang sedang menerapkan pembatasan orang yang masuk. Dengan kata lain, banyak kontrak atau perjanjian kerja yang tertunda akibat penyebaran pandemi Covid-19. Belum lagi permasalahan kontrak yang tidak dibayarkan kepada penyedia padahal pekerjaan tersebut sudah selesai karena anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19, tentu hal tersebut membutuhkan kesamaan pandangan dan kerjasama yang baik antara pemberi kerja dan penyedia jasa agar tidak berdampak secara hukum untuk masing masing pihak,” lanjutnya.

Pelaksanaan kegiatan PodCast Ewako Adhyaksa Kejati Sulsel yang berlangsung tampak sangat menarik dan penuh keakraban itu disimpulkan oleh Zainal Abidin selaku moderator.

“Salah satunya pada pelaksanaan kontrak konstruksi yang telah berjalan oleh para penyedia jasa bisa dilakukan addendum kontrak agar pekerjaan yang telah berjalan dapat tercapai sesuai target yang di harapkan,” tutup Zainal dalam diskusi yang berlangsung sekira 40 menit tersebut.

Tinggalkan Komentar