Dukung Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit, Komisi II DPRD Sulbar Duduk Bareng OPD

Dukung Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit, Komisi II DPRD Sulbar Duduk Bareng OPD.

Mamuju, PANRITA.News – Provinsi Sulawesi Barat yang selama ini dikenal sebagai satu daerah penghasil buah sawit terbesar di Indonesia, ternyata menyimpan suatu masalah. Yakni penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit. Ternyata, petani sawit di Sulbar belum mendapatkan harga yang pantas seperti petani sawit di Kalimantan dan Sumatera.

Untuk itu, DPRD Provinsi Sulbar melalui Komisi II menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, seperti Dinas Perkebunan (Disbun) Sulbar, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan serta Disbun Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Disbun Kabupaten Pasangkayu, serta Disbun Kabupaten Mamuju.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar bersama Wakil Ketua Komisi II, Hatta Kainang SH, berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulbar, Senin (15/6/2020).

Anggota DPRD Sulbar yang menghadiri rapat ini, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria, Drs H Itol Syaiful Tonra MM, Bonggalangi, serta Hatta Kainang.

Sedangkan dari OPD yang hadir, di antaranya Kepala Disbun Provinsi Sulbar Ir Waris, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar, Drs Khaeruddin Anas, kepala Disbun Mamuju, kepala Disbun Kabupaten Pasangkayu, dan kepala Disbun Kabupaten Mateng.

Gelaran rapat yang dilakukan Komisi II bersama OPD terkait baik ditingkat provinsi maupun kabupaten yang ada di Sulbar untuk menyikapi keluhan petani sawit yang ada di daerah ini terkait harga yang dirasakan kurang maksimal dalam penetuan dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit. Sehingga harga TBS yang berlaku sekarang tidak bisa mensejahterakan petani sawit itu sendiri.

Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar, menegaskan, semua perusahaan sawit baik yang memiliki kebun dan pabrik di wilayah Sulbar ini, agar ada transparansi dalam menentukan harga ke petani. Karena selama ini ada perbedaan dalam pemberlakuan harga TBS kepada petani sawit di Sulbar dan petani sawit di daerah lain di Kalimantan maupun Sumatera.

”Apa masalahnya sehingga harga TBS sawit di Sulbar dan di Kalimantan maupun Sumatera jauh berbeda,” tandas Sukri Umar yang juga selaku ketua Pansus sawit. Sorotan serupa juga muncul dari Hatta Kainang. Dikatakan, pihak perusahaan sawit baik yang memiliki kebun juga pabrik, diharapkan perannya dalam menentukan harga ke petani sawit yang ada di wilayah Sulbar ini, tidak berkesan merugikan masyarakat petani.
”Kita pertanyakan, apa penyebabnya sehingga harga yang diterapkan di daerah lain berbeda dengan yang diberlakukan di Provinsi Sulbar ini. Memang harus ada transparansi dalam menentukan terhadap harga pembelian TBS sawit di Provinsi Sulbar,” ketus Hatta Kainang.

Politisi Partai PDIP, H Itol Syaiful Tonra mengharapkan, dalam penentuan harga TBS sawit di Sulbar agar disetarakan dengan yang diberlakukan di daerah lain di Kalimantan dan Sumatera. Sehingga petani sawit di Sulbar ini bisa juga meningkat hidupnya. Karena mereka merasakan harga yang sama dengan daerah lain. Atau minimal mendekati dengan harga di daerah lain.

”Kita harapkan perusahaan sawit yang ada di Sulbar ini agar mampu memberikan perubahan kepada masyarakat petani sawit di Provinsi Sulbar ini. OPD terkait yang ada di Pemprov Sulbar, seperti Dinas Perkebunan Sulbar, sehingga bisa mengambil langkah dalam melakukan perbaikan pada sistem tatanan dalam penetapan harga TBS sawit di Provinsi Sulbar. Penetapan harga TBS di Sulbar agar mampu memberikan keberpihakan kepada petani sawit di daerah ini. Minimal mampu mengikuti harga yang ada di daerah lain, seperti di Kalimantan maupun Sumatera,” kata anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Majene ini.

Semenrtara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Usman Suhuria, mengharapkan pada pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat petani sawit yang ada di Sulbar ini, supaya permasalahan dan keluhan harga tandan buah segar sawit di Sulbar akan bisa disetarakan dengan harga yang diberlakukan pada daerah lainnya baik yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Inilah yang diharapkan bisa diterapkan di Sulbar soal harga TBS tersebut. (Adv)

Tinggalkan Komentar