Wakil Ketua DPRD Sulbar Pimpin Rapat Pembentukan Pansus Sawit

Wakil Ketua DPRD Pimpin Pembentukan Pansus Sawit

Wakil Ketua DPRD Pimpin Pembentukan Pansus Sawit.

Mamuju, PANRITA.News – Wakil Ketua DPRD Sulsel DPRD Provinsi Sulbar Usman Suhuria memimpin pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sawit di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (11/6/2020). Rapat diikuti anggota DPRD Sukri Umar, Hatta Kainang dan Bongga Langi.

Hadir perwakilan Perpajakan Sulbar, Kadis Perkebunan Sulbar Ir Waris serta para petani sawit yang ada di Sulbar.

Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang mengatakan pihaknya mempertanyakan setiap perusahaan penjualan CPO-nya harus ada yang dimunculkan terhadap perpajakannya sehingga ada trasparansi terhadap pihak perusahaan terhadap penjualan CPO setiap perusahaan pada saat penjualan.

Perwakilan perpajakan Sulbar Hadinigrat Nulantoro mengatakanperpajakan sawit di Sulbar sangatlah besar dan dominan masuk ke Sulbar.

Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sukri Umar mengatakan masalah sawit dan penjualan CPO pihaknya telah melakukan pengawalan terhadap penentuan harga pada setiap bulannya. Untuk itu, pihaknya mempertanyakan harga yang jauh harga di provinsi Kalimantan dan Sumatra dengan harga di Sulbar.
”Kami mempertanyakan kenapa beda harga yang ada di provinsi lain dengan perusahaan yang ada di Sulbar, “ungkap Sukri.

Ditambahkan Sukri, dewan juga mempertanyakan kenapa perusahaan di Sulbar tidak semua sama harga pembelian harga Tandan Buah Segar di setiap perusahaan dengan yang lainya.

”Makanya kami juga mempertanyakan ini kenapa harga yang ditarafkan di Kalimantan beda dengan yang di Sulbar. Apakah karena harga yang ada di kalimantan kualitas BTS sawit di Sulbar dengan Kalimantan ,” jelas Sukri lagi.

Kadis Perkebunan Provinsi Sulbar Ir Waris menjelaskan soal penetapan harga tandan buah segar (TBS ) diakibatkan tertunda penetapan harga pada Juni di Hotel D’Maleo Mamuju, Selasa (9/6) lalu.

Hanya saja direksi setiap perusahaan tidakmenjelaskan sehingga secara jelas masalah pajak.

”Mengenai tim penetapan harga ada 16 orang termasuk perusahaan dan petani didalamnya. Maka setiap rapat kami sampaikan data yang dimasukkan dalam panitia penetapan harus sinkron terhadap data yang dimasukkan sudah harus valid,” ujar Waris. (Adv)

Tinggalkan Komentar