PSBB Makassar: Ini Daftar Larangan yang Tidak Boleh Dilanggar

Ilustrasi PSBB makassar

Ilustrasi PSBB

Makassar, PANRITA.News – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar pada 24 April hingga 7 Mei 2020 mendatang.

Sebelum penerapan PSBB ini, sosialiasi sudah dimulai hingga 22 April dan akan diuji coba pada 21 sampai 23 April 2020.

“Dalam pelaksanaannya, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran PSBB hanya karena persoalan tidak tahu atau tidak mengerti persoalan PSBB,” kata Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Jumat (17/4/2020).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo mengegaskan bahwa ada beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh warga Makassar.

“Ada beberapa larangan yang wajib dipatuhi oleh warga Makassar saat pelaksanaan PSBB nanti,” ujar Ibrahim.

Berikut daftar larangan yang wajib dipatuhi warga selama PSBB di Kota Makassar:

1. Di Tempat Umum

Tempat/fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan perhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

2. Di Tempat Sekolah

Dilarang melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah, diganti dengan di rumah menggunakan media yang paling efektif kecuali yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

3. Di Tempat Kerja

Perusahaan/instansi dilarang mempekerjakan pegawainya di kantor dan/atau dengan jumlah pekerja normal. Diganti dengan bekerja di rumah dan/atau pembatasan jumlah pekerja, kecuali instansi dan bidang tertentu.

4. Kegiatan Keagamaan

Tempat ibadah dilarang dibuka untuk umum. Diganti dengan beribadah di rumah

5. Kegiatan Sosial Budaya

Pelarangan giat sosial-budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumun (pertemuan/perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik, budaya, dan lain lain).

6. Pada Moda Transportasi

Moda transportasi penumpang (umum/pribadi) dilarang angkut jumlah penuh, harus dibatasi. Moda transportasi barang dilarang beroperasi kecuali untuk barang penting dan esensial yang telah ditentukan.

7. Pembatasan Kegiatan Lainnya

Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hankam, kecuali kegiatan operasi militer/kepolisian sebagai unsur utama dan pendukung.

Tinggalkan Komentar