DPRD Makassar RPD Bersama Asosiasi Hiburan Malam Terkait Aturan Tumpang Tindih

DPRD Makassar RPD Bersama Asosiasi Hiburan Malam Terkait Aturan Tumpang Tindih

Makassar, PANRITA.News – Anggota Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar dengan Dinas terkait di Ruang Banggar DPRD Makassar, Kamis (20/2/2020).

RDP tersebut terkait dengan Perizininan dan maraknya Razia Tempat Hiburan Malam (THM).

Ketua AUHM Makassar Zulkarnain mengatakan Perda Kota Makassar terbilang berbeli-belit.

“Banyak aturan yang kita tidak tahu. Jadi kita bingun yang mana mau kita ikuti. Di satu sisi ada yang mengakui Perda dan tidk mengakui Peraturan Presiden (Perpres) dan ada juga yang tidak mematuhi aturan menteri,” ungkapnya.

Sementara di dalam hirarki Perundang-undangan jelas ketentuanya dan Pepres itu lebih tinggi .

“Jadi harus mengikuti pepres. Jadi kalau ada yang mengatakan Perda itu lebih tinggi berarti harus dipertanyakan dulu ini yang boleh menjawab adalah Pakar Hukum. Saya bukan Pakar Hukum tapi tau hukum,” jelas Zul

Ia mengatakan, regulasi perizininan di Kota Makassar tumpang tindih, AUHM juga merasa bingung harus mengikuti yang mana.

“Perda Pariwisata mengatur Radius, sementara Perda Minol tidak ada satupun yang mengatur Radius cuma jarak. Beda dong radius dengan berdekatan,” jelasnya.

Ia pun meminta Dinas terkait untuk berlaku adil dalam persoalan hal tersebut. Menurutnya, sampai saat ini Dinas terkait tebang pilih dalam hal menindaki.

“Saya minta berlaku adil, percuma kita memutuskan kalau kita tidak berlaku adil. Jelek Pak, kalau mau mengadili, adili semua yang regulasinya melanggar. Karena kebanyakan THM di Makassar banyak yang melanggar regulasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Supratman mengatakan, dalam RDP tersebut, AUHM meminta kejelasan soal izin usaha tempat hiburan malam yang sampai saat ini dinilai tumpang tindih.

“Termasuk ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait dengan berdirinya THM di Kota Makassar, baik itu izin Minuman beralkohol(Minol) tipe A, B dan C itu ada kejelasan,” tambahnya.

Kata dia, tipe tersebut, kejelasan Minolnya itu dari Kementerian Perdagangan. Akan tetapi hanya izin untuk mendapatkan minuman.

“Kemudian, masuk di Makassar itu ada regulasi khusus kita yang dibuat terkait Otonomi Daerah bahwa harus mengambil izin tempat. Dan semua izin yang keluar, baik dari Kementerian harus ada tebusan dari Pemkot Makassar, karena terkait dengan regulasi tempatnya yang kita butuhkan,” jelasnya.

Tinggalkan Komentar