Pemprov Sulbar – Malaysia Siap Bangun Kerjasama

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat terkait kerjasama subsidi BBM yang berlangsung di ruang rapat sekprov Sulbar, Selasa 18 February 2020

Mamuju, PANRITA.News – Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Teknis Pemberian Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk kerja sama Pemprov Sulbar dengan Malaysia di ruang kerja Sekprov Sulbar, Selasa, 18 Februari 2020.

Pada kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegistan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam membangun kerjasama kepada negeri Jiran Malaysia tepatnya Kota Sabah.

Dikemukakan, agenda tersebut merupakan upaya memperkuat salah satu bagian pengembangan daerah di bidang peehubungan tepatnya dari segi operasional kapal angkutan laut dimana Pemprov Sulbar akan menurunkan bantuan keuangan khusus ( BKK) dari APBD melalui Pemkab Polewali Mandar, sedangkan Malaysia juga bersedia memberikan bantuan subsidi kepada Provinsi ke 33 Sulbar sebagai bentuk kerja sama.

“Kalau kita ingin mendorong kerja sama di bidang transportasi banyak skema yang kita akan kembangkan terutama membahas subsidi dari Malaysia untuk mendorong stimulan dari sejumlah perusahaan salah satunya membangun hubungan langsung dengan pemerintah Malaysia, tepatnya Kota Sabah,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan, bentuk kerjasama tersebut diagendakan pada 23 Maret 2020 mendatang , dimana informasi terkait bentuk kerja sama itu sudah sampai pada agenda Kementerian Perhubungan maupun Sekretariat Negara yang telah diketahui Presiden Republik Indonesia, begitupun antusias dari beberapa perusahaan yang ingin segera melakukan kerjasama di Tanjung Silopo Kabupaten Polman itu.

“Nantinya banyak orang berlalu lintas melewati perairan Sulbar – Malaysia sehingga akan dikenal banyak daerah yang pelayarannya langsung menuju kemari, ” tandas Idris.
Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas melaporkan, dalam membangun konektifitas yang akan direncanakan harus menemukan tolak ukur yang tepat sehingga dapat melakukan tindakah selanjutnya.

“Untuk subsidi kita terkendala regulasi. Tetapi kita sepakati ,untuk Bantuan BKK ke Polman, hal itu kita lakukan itu untuk meringankan beban biaya tiket bagi Pekerja Migran Indonesia kususnya bagi masyarakat Sulbar,” ucapnya.

Masih kata Khaeruddin, membahas persoalan Tanjung Silopo yang telah direncanakan sejak dua tahun sebelumnya, menemukan berbagai kendala yang perlu diselesaikan terutama Yang berhubungan izin dan konektivitas dibidang ketenagakerjaan.

“Biaya kesana Rp. 1,6 juta, sementara kalau subsidi 600 ribu, sehingga kita bantu melalui BKK ke Polman,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Hasuloan Manalu mengemukakan, kesuksesan kerja sama tersebut dapat menjadi suatu keuntungan yang besar dikedua belapihak, selaku perwakilan BPKP pihaknya sangat merespon bentuk kerjasama tersebut selagi tetap berada dalam jalur dan koridor yang benar.

Selain itu masih ditambahkan, untuk lebih memaksimalkan agenda itu tidak kalah pentingnya jika Pemprov Sulbar tetap memperhatikan tolak ukur resiko dari segala kemungkinan yang muncul, baik dari segi penganggaran Bantuan Keuangan Khusus maupun dari sinkronisasi BPK RI Sulbar terutama dibidang hukum.

“Kita mau operasi ini dapat berjalan bersama, dan memang kegiatan ini harus tertib dalam artian dokumen kita harus terpenuhi untuk membangun kerja sama yang baik,” bebernya.

PT. Pertamina Indonesia, diwakili Sales Brand Meneger Industri Sulawesi Tengah dan Barat, Dini Reskika menyampaikan, Pihaknya sangat mensuffor bentuk kerja sama pemprov Sulbar kepada Negara Malaysia dan PT. Pertamina Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian Sulbar kedepan. selain itu, menurutnya segala kebutuhan oleh pemda terkait akan dipenuhi selama masih berada dalam prosedur yang telah disepakati.

“Pastinya kami akan melakukan hal yang terbaik tanpa melanggar prosedur, yang intinya kami sangat mendukung keinginan dari Pemprov Sulbar,” ujar Dini.

Berdasarkan jumlah kebutuhan Pemprov Sulbar, Pemerintah Daerah terkait membutuhkan 40 ribu liter Bahan Bakar Minyak(BBM) dan kebutuhan itu sanggup dipenuhi berdasarkan permintaan yang ada.
Tidak hanya itu, sesuai hasil rapat bersama seluruh unsur, pemerintah daerah mengusulkan beberapa kemudahan-kemudahan kerjasama diman hal tersebut menurutnya akan segera disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan PT. Pertamina terkait selaku penentu kebijakan perusahaan.

“Harapan kami semoga kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar, sehingga dapat mendukung kemajuan perekonomian dan insfrasruktur yang ada di Sulbar dan tidak terjadi kendala,” beber Dini Kika. (Advetorial)

Tinggalkan Komentar