Margarito Kamis: Pilkada Itu Medannya Para Bandit

Margarito Kamis: Pilkada Itu Medannya Para Bandit

Dilaog Khusus Forum Komunikasi Alternatif Pemuda (Formal) Sulawesi Selatan.

Makasar, PANRITA.News – Ahli hukum tata Negara, Margarito Kamis mengungkapkan bahwa momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu tempat perbuatan curang dan para bandit.

“Pilkada itu medannya para bandit, medan untuk berbuat curang, tapi kita harus tahu mereka bagaimana berbuat curang,” ujarnya saat menjadi narasumber Dialog khusus Forum Komunikasi Alternatif Pemuda Sulsel (Formal) di Best Brews, Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Minggu (16/02/2020).

Menurut dia, potensi berbuat curang dalam proses Pilkada bisa saja terjadi di tingkat atas maupun ditingkatan paling bawah.

“KPU, Bawaslu, Gakkumdu, PPK, PPS, hingga RT/RW dan lainnya bisa saja berbuat curang, belum lagi DPT yang selalu tidak jelas seperti misalnya bisa saja bayi baru lahir bisa mencoblos, orang sudah meninggal atau orang gila,” jelasnya.

Olehnya itu, dalam proses Pilkada, Margarito berharap agar masyarakat di Makassar jangan mau ditentukan pilihannya oleh partai politik.

“Jangan biarkan parpol menentukan seleuruh denyut kehidupan anda, Masyarakat harus jadi penentu kedaulatan dan mengawasi setiap penegakan hukum,” harapnya.

Ia pun menyinggung soal kemenangan kedaulatan warga Makassar pada Pilkada Makassar 2018 lalu.

“Kemenangan kotak kosong misalnya pada Pilkada Makassar 2018 lalu merupakan bukti bahwa masyarakat tidak ingin dikendalikan hidupnya oleh oligarki. Saya berharap warga atau Rakyat Makassar jadi pemilik kedaulatan, ikut mengawasi,” imbuhnya.

Lanjut Margarito, berbicara soal penegakan hukum menurutnya sebenarnya sangat sederhana.

“Kalau anda menyuruh atau menuntut orang dengan perintah, itu sangat sulit dan rumit. Tetapi jika anda menyuruh orang dengan memberi teladan itu akan sangat sederhana dan simple. Begitulah Nabi Muhammad yang harus kita contoh,” ujar Margarito.

Diketahui, selain Margarito, pada kesempatan itu, hadir pula narasumber lain diantaranya, Ketua Perhimpunan Nelayan Tradisional Sulsel Andi Budi Pawawoi serta pengamat hukum Unhas Zulkifli Aspan.

Tinggalkan Komentar