Kartu Pra Kerja: Janji Manis Kapitalis bagi Para Milenialis

Ilustrasi Kartu Pra-Kerja.

Ilustrasi Kartu Pra-Kerja.

Satu lagi berita hangat yang menjadi sorotan masyarakat, Kartu Pra Kerja. Ya, kartu yang dulunya menjadi salah satu program jitu pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pemilu beberapa bulan lalu. Keberadaan kartu itu kabarnya akan segera direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada tahun 2020 mendatang. Tidak hanya itu, kartu pra kerja kabarnya akan diisi saldo dengan jumlah yang cukup fantastis. Sebagaimana dirilis di laman surya.co.id bahwa kartu pra kerja yang dicetak secara digital nantinya akan berisi saldo sekitar Rp 3,6 juta sampai 7,6 juta (Surabaya.tribunnews.com, 30/11/2019).

Sebagian masyarakat yang mendengar kabar ini mungkin akan tersenyum bahagia, utamanya bagi mereka yang belum bekerja, fresh graduated SMA, SMK dan perguruan tinggi, bahkan yang baru di-PHK. Sebagaimana janji presiden Jokowi pada saat kampanye bahwa ia akan meluncurkan kartu pra kerja yang diperuntukkan bagi para pencari kerja agar mendapat pekerjaan.

“Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik atau perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industry untuk dapat pekerjaan” ujar Jokowi (kompas.com, 01/03/2019).

Sayang seribu sayang, kartu pra kerja nyatanya tidak diperuntukkan secara cuma-cuma kepada para fresh graduated dan pengangguran. Kartu ini ternyata hanya diperuntukkan bagi para pengantin baru yang masuk dalam kategori miskin yang tidak mempunyai sumber penghasilan. Celakanya lagi, saldo yang ada dalam kartu pra kerja tersebut akan digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja (tribunnews.com, 30/11/2019).

Janji manis di awal kampanye kini berubah menjadi kopi pahit bagi rakyat Indonesia yang selama ini menanti realisasi kartu pra kerja ini. Harapan penuh akan mendapat pelatihan kerja, pekerjaan dan bantuan dana dari kartu pra kerja seketika sirna saat pemerintah mengumumkan pra syarat bagi penerima kartu pra kerja yang tidak mudah dipenuhi oleh jutaan pengangguran yang ada.

Pengangguran ternyata masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Sebagaimana dilansir dari laman CNN Indonesia, kepala BPS memaparkan bahwa sejak Agustus 2015 rata-rata jumlah pengangguran tak pernah turun di bawah angka 7 juta orang. Hingga pada Agustus 2019 angka pengangguran tetap pada amgka 7,05 juta orang. Hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah agar serius mencari solusi akan permasalahan pengangguran yang tak pernah terselesaikan selama beberapa tahun belakangan ini.

Adalah keliru jika pemerintah berharap pada kartu pra kerja untuk mengurangi pengangguran yang ada. Sebab kartu pra kerja hanyalah gerbang bagi para pengangguran untuk mendapatkan pelatihan agar mereka mempunyai skill yang bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan. Di satu sisi, masyarakat yang mengikuti pelatikan bisa jadi mempunyai skill namun di sisi lain pengangguran akan tetap ada apabila pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Sejatinya, yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia bukanlah sekadar kartu pra kerja sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah saat ini, melainkan kondusivitas iklim usaha yang merata bagi seluruh masyarakat—tidak hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elite.

Selain itu masyarakat Indonesia juga sangat menantikan keseriusan pemerintah untuk membenahi permasalahan fundamental ekonomi yang menjadi faktor utama minimnya lapangan pekerjaan.

Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tidak kondusifnya iklmi usaha bagi rakyat menengah tak lain merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang menghilangkan peran wajib negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis tidaklah pro pada rakyat namun pro kapitalis. Sebagaimana yang terjadi saat ini, di tengah banyaknya pengangguran yang sangat membutuhkan lapangan pekerjaan, pemerintah Indonesia malah memberikan izin bagi para investor asing untuk mempekerjakan tenaga mereka di Indonesia.

Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem Islam justru memerintahkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Sistem Islam juga memiliki mekanisme yang jelas dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam sistem Islam, tidak ada pertumbuhan yang tidak diikuti oleh pemerataan yakni memastikan pembangunan berada pada sektor riil sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, negara menjalankan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat sehingga segala kebijakan yang diambil oleh negara diperuntukkan bagi
masyarakatnya bukan bagi masyarakat asing.

Inilah tata kelola sistem pemerintahan Islam yang menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat. Tata kelola yang menjamin tersedianya lapangan pekerjaan dan juga membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni, serta peran aktif negara dalam menjaga kondusivitas iklim usaha secara merata sehingga tak akan membiarkan kaum oligarkis merugikan masyarakat. Hal ini akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas aturan yang shahih yakni Khilafah yang berlandaskan pada hukum Al-qur’an dan As-sunnah.

Tinggalkan Komentar