Perselisihan Pilkades Rinjani Luwu Timur, Ardillah Abu: Harus Diselesaikan Sesuai Hierarki Hukum

Dosen IAIN Palu, Ardillah Abu.

Dosen IAIN Palu, Ardillah Abu.

Luwu Timur, PANRITA.News – Perselisihan atau sengketa terjadi di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Rinjani Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, dua calon di Pilkades tersebut, masing-masing meraih perolehan suara yang sama.

Sebelumnya, Pilkades diikuti tiga calon yaitu nomor pemilihan 1 Kartosem Marten, nomor pemilihan 2 Syamsul Irfan dan nomor pemilihan 3 Muhidin (petahana).

Hasil perhitungan suara, Kartosem Marten dan Syamsul Irfan meraih perolehan suara sama yaitu 281 suara. Sementara Muhidin harus tumbang dengan perolehan 254 suara.

Berdasarkan hasil ini, Akademisi dan juga Dosen IAIN Palu asal Desa Rinjani, Ardillah Abu menanggapi soal perselisihan ini.

Ardillah Abu menilai bahwa sehubungan dengan Pilkades di Desa Rinjani yang menuai perselisihan harus diselesaikan secara konstitusional yang mengacu pada asas demokrasi.

“UU Desa nomor 6 tahun 2014 menerangkan bahwa perselisihan Pilkades diselesaikan oleh Bupati yang harus mengacu pada asas hukum tertinggi yakni asas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” jelas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).

Menurut Ardillah, Bupati mesti mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah ini dan berdasar pada hierarki hukum di Indonesia, bukan pada Permendagri yang multitafsir.

“Sementara, Permendagri yang masih multitafsir dan keputusan itu akan berdampak pada inkonstitusional dan bisa di PTUN-kan, karena itu menyangkut hak demokratis masyarakat yang telah diatur oleh UUD yang lebih tinggi dibandinh Permendagri,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar