Dosen Ramsiah Jadi Tersangka UU ITE, LBH Makassar: Kasus Ini Sangat Dipaksakan!

Dosen UIN Alauddin Makassar, Ramsiah.

Dosen UIN Alauddin Makassar, Ramsiah.

Makassar, PANRITA.News – Gara-gara berdiskusi di sebuah grup di Whatsapp, seorang dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ramsiah Tasruddin jadi tersangka dan dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Teknologi (UU ITE).

Diketahui, dosen Ramsiah dijerat pasal 27 (3) UU ITE oleh Polres Gowa, hanya karena berpendapat di sebuah grup whatsApp khusus dosen UINAM.

Padahal, Ramsiah hanya menyampaikan keprihatinannya mengenai nasib Radio Syiar UIN Alauddin yang tidak lagi beroperasi dalam percakapan media sosial Whatsapp tersebut.

Kasus yang menjerat Ramsiah pun dilaporkan sejak 2017 oleh Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Nur Syamsiah ke Polres Gowa.

Saat itu, Banyak dosen yang dilaporkan dan menjalani pemeriksaan. Namun tiba-tiba Ramsiah seorang diri ditetapkan menjadi tersangka pelanggaran UU ITE pada 2019.

“Saya heran kok kasus ini malah menyudutkan saya dengan sendirinya sebagai tersangka utama, padahal awal dari kasus ini bukan dari saya dan saya melihat kasus ini seolah olah saya menjadi korban,” ungkap Ramsiah kepada Makassar Indeks, Jumat (25/10/2019).

Kini, sebagai tersangka, Ramsiah berharap mendapat dukungan dan pendampingan dari berbagai lembaga termasuk Komite Perlindungan Jurnalis Dan Kebebasan Berkespresi.

“Saya akan jalani meski saya tidak terlalu paham soal hukum, jadi saya ke sini untuk minta pendampingan terkait adanya dugaan penghinaan ini,” terangnya.

Ia pun menegaskan tak pernah melakukan ujaran kebencian kepada pelapor, dan kasus ini sudah lama dan sudah di damaikan pada waktu itu.

“Tidak ada maksud untuk melakukan ujaran kebencian, saya hanya merespons pernyataan Kepala Lab Radio pada waktu itu, dan di pembahasan grup tersebut tidak ada unsur ujaran kebencian di dalamnya dan kasus ini sudah berdamai pada waktu itu,” sambung Ramsiah.

Sementara itu, Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa, mengatakan bahwa kasus tersebut terkesan dipaksakan.

“Kasus ini sangat dipaksakan sekali, karena percakapan yang dilakukan oleh Ibu Ramsiah dalam grup WA yang dilaporkan bukanlah tindakan yang ilegal atau melanggar hukum. Melainkan pendapat atau ekspresi yang sah yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindung dalam konstitusi berbagai undang-undang,” kata Azis.

Hal itu sesuai Pasal 310 Ayat (3) KUHP tertulis.

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,” tegasnya.

Dosen Ramsiah saat menggelar aksi kamisan bersama relawan KPJKB Makassar di Monumen Mandala Makassar, Kamis (25/10).

Tinggalkan Komentar