Apapun Masalahnya, Solusinya China?

Ilustrasi: BPJS Kesehatan

Ilustrasi: BPJS Kesehatan/ Int.

PERUSAHAAN ASURANSI asal China, Ping An menawarkan bantuan kepada BPJS Kesehatan yang menghadapi masalah defisit keuangan alias tekor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa Ping An menawarkan untuk melakukan evaluasi sistem IT BPJS Kesehatan karena Presiden meminta lembaga ini melakukan perbaikan sistem (kumparan.com 23/08).

Luhut bertemu dengan salah satu pimpinan Ping An saat berkunjung ke China bulan lalu. Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di China. Berdiri sejak tahun 1988, perusahaan ini berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, China.

Perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi berdasarkan buatan dan telah sukses membantu efiensi bisnis mereka. Perusahaan publik ini memelopori menggunakan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China.

Luhut menyarankan agar pihak Ping An bertemu langsung dengan pihak BPJS Kesehatan untuk membicarakan apa saja yang bisa diterapkan atau ditingkatkan lagi untuk efisiensi, bahkan untuk memperkecil defisit BPJS yang jumlah pesertanya saat ni mencapai 222 juta.

Ia berharap perusahaan ini bersedia berbagi pengalaman mereka yang telah sukses mengelola asuransi kesehatan bagi peserta yang jumlahnya lebih banyak dari pesera BPJS. (cnbcindonesia.com 26/08).

Permasalahan utama BPJS bukanlah faktor teknis sistem IT sebagaimana yang diklaim pemerintah.

Permasalahan utamanya adalah posisi BPJS sebagai perusahaan asuransi yang hanya ingin meraih untung. Hal ni terjadi karena pemerintah berlepas tangan dalam pemenuhan kesehatan masyarakat. Negara menyerahkannya pada BPJS yang hanya meraup untung.

Padahal kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang pemenuhannya bersifat kolektif oleh negara. Maka negara harus mendayagunakan kekayaan alam milik umum untuk memenuhi hak kesehatan rakyat. Sehingga tujuannya adalah pelayanan terhadap rakyat, bukan mengejar keuntungan.

Jika BPJS nantinya benar-benar menggunakan jasa Ping An, cengkeraman China terhadap Indonesia akan makin kuat. Sebelum kasus BPJS, China sudah banyak merangsek ke berbagai sektor di Indonesia. Jika kita lihat ke belakang, pada tahun 2018, Indonesia mengimpor baja sebesar 2,83 juta ton dari China. Sementara Krakatau Steel sebagai produsen baja lokal berada dalam kebangkrutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperempat (28,49 persen) produk nonmigas impor yang datang ke Indonesia di tahun 2018 berasal dari China. Ditambah dengan serbuan tenaga kerja asing asal China, membuktikan bahwa Indonesia tak lagi berdaulat atas dirinya, segala sektor dikuasai oleh China.

Posisi Indonesia sebagai negara pengekor yang segalanya tergantung pada asing dan akhirnya dijajah asing.

Defisit BPJS tak bisa menjadi pembenaran untuk mengundang campur tangan asing dalam pelayanan kesehatan. Bantuan China untuk BPJS pasti memiliki tendensi yang akan menguntungkan mereka. Tawaran China tidak menjadi solusi bagi negara Indonesia, bahkan justru membahayakan bagi negeri.

Indonesia secara formil menyatakan berideologi Pancasila dan menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Namun nyatanya kini Indonesia justru menjadi negara kapitalis liberal sebagaimana yang dinyatakan oleh Surya Paloh.

Sangat jelas pemerintah saat ini menonjol ketidakmampuan menutupi defisit keuangan negara. Kebutuhan rakyat tidak terpenuhi ditambah  utang yang terus menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Tapi sayang, kekayaan alam itu tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati oleh para konglomerat.

Pemerintah seharusnya mengambil langkah antisipasi. Indonesia harus bersikap tegas menghadapi bahaya produk China. Apa yang dilakukan China adalah penjajahan ekonomi. Agar mampu menghadapinya, Indonesia harus memiliki sistem ekonomi yang berdaulat, bukan sistem ekonomi yang disetir pengusaha importir. Pengusaha hanya akan berpikir keuntungan bisnisnya, tanpa peduli nasib rakyat kecil.

Ketidakberdayaan Indonesia karena tidak mempunyai basis ideologi. Apa yang mereka sebut sebagai ideologi bangsa, nyatanya para pemimpin tidak mampu menjadikan Indonesia mandiri dan berdaya.

Potret Indonesia menunjukkan arahnya tetap berada di jalur kapitalisme yang kental dengan praktik neo-liberalisme dan neo-imperialisme. Sistem tersebut membuat sumber daya alam Indonesia terkuras untuk kepentingan investor swasta dan asing, menjerumuskan penduduk dalam jumlah besar dalam kubangan kemiskinan serta menghambat Indonesia mau menjadi negara besar dan mandiri.

Lebih mendasar dari itu, sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakannya saat ini semakin jauh dari tuntutan ajaran Islam yang kaffah.

Negara seharusnya terdepan dalam melindungi produsen lokal. Negara juga harus berani menolak free trade area dalam berbagai sikapnya. Pemerintah harus melepaskan ketergantungan pada asing, mengelola sumber daya alam yang depositnya melimpah seperti barang-barang tambang, tidak diserahkan kepada asing.

Pemerintah juga wajib menjamin agar setiap rakyat di negara tercukupi kebutuhan pangan, sandang dan papannya. Tidak sekadar puas karena mampu menurunkan angka kemiskinan. Juga sederet aturan-aturan Islamnya. Namun ekonomi yang berdaulat ini adalah hasil penerapan ideologi yang benar.

Dengan menerapkan ideologi Islam secara kaffah, cita-cita Indonesia menjadi negara yang makmur, bangkit, sejahtera, dan berada dalam keberkahan dari Allah SWT akan dapat diwujudkan secara bersamaan.

Oleh: Nur Yani
Mahasiswa Makassar

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan

Leave a Reply