Palak Rakyat atas Nama Pajak?

Ilustrasi

Ilustrasi.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang kini bakal menerapkan pajak online di sejumlah rumah makanan dan kedai pempek. Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, pemantauan pajak secara online tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari rumah makan hingga kedai pempek. Tiap pembelian paket pempek, baik makan di tempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen. Menurutnya, upaya ini dilakukan karena penerapan pajak pada sektor kuliner tersebut belum maksimal (kumparan.com 07/07).

Usai penerapan pajak untuk nasi bungkus dan pempek di Kota Palembang, lanjut lagi pengusulan rencana cukai kantong plastik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tarif cukai kantong plastik sekali pakai (kresek) sebesar Rp200 per lembar. Ia optimis penerapan cukai kantong plastik bisa dilakukan tahun ini (cnbcindonesia.com 02/07).

Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi satu tarif sebesar Rp10.000 per lembar. Tarif mengalami kenaikan dari tarif bea materai saat ini maksimal Rp6.000 (cnbcindonesia.com 05/07).

Dari kebijakan pemerintah yang dilontarkan tersebut, secara otomatis para pelaku usaha di sektor mikro kecil dan menengah dapat menghambat perkembangan kemajuan usaha-usaha mereka. Semestinya harus dilindungi dan didorong oleh pemerintah agar mampu bersaing dan tumbuh besar, bukan malah dibebani dengan wajib pajak.

Merupakan suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat, pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak dari segala aspek, mulai dari pajak kendaraan hingga penghasilan. Di sisi lain pemerintah memberi kemudahan dan intensif kepada pengusaha-pengusaha besar dan korporasi asing dengan iming-iming memperbaiki perekonomian Indonesia. Jadi, sebenarnya pemerintah selama ini bekerja untuk siapa?

Sangat jelas pemerintah saat ini semakin eksis dalam memalak masyarakat. Ketidakmampuan menutupi defisit keuangan negara dengan melakukan pinjaman utang luar negeri. Utang menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Tapi sayang, kekayaan alam itu tidak pernah dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati oleh para konglomerat. Saat negara sekarat, pemerintah memalak rakyat atas nama pajak. Slogan “Orang Bijak Taat Pajak” pun digaungkan supaya rakyat ridho dengan aturan penetapan pajak. Inilah sumber pemasukan utama negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Negeri yang masih tunduk dengan sistem kapitalisme yang menyengsarakan rakyat, di mana kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus rakyatnya bukan karena tidak adanya kekayaan alam yang dimiliki tapi karena sumber daya alam yang ada justru dikuasai oleh segelintir orang yaitu asing dan aseng. Para pengusaha dimanja dengan segala fasilitas yang menggiurkan. Telah gagal mengelola SDA, ditambah lagi menjadikan rakyat sebagai ajang mencari keuntungan yang memalak rakyat dengan pajak.

Telah nyata ideologi kapitalisme saat ini membawa umat pada jurang kebinasaan yang memalak rakyat dengan pajak. Namun, kita tidak akan bisa lepas dari jeratan ekonomi kapitalisme ini jika tidak mengubah sistem/ideologi yang dianut di negeri ini. Oleh karena itu, solusi cemerlang dalam pembangunan ekonomi ialah kembali pada konsep Islam. Lain halnya dengan sistem kapitalis, Islam mengelola keuangan berlandaskan syariat Islam dari sang pencipta. Status kekayaan alam adalah milik umat, negara mengelola kemudian hasilnya diserahkan kepada umat untuk mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan umat. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Kas negara dalam Islam disebut dengan Baitul Mal, sumber pemasukan negara yang masuk ke Baitul Mal diperoleh dari Fa’i (Anfal, Ghanimah, Khumus), Jizyah, Kharaj,’Usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, Khumus Rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad. Pajak dalam Islam adalah jalan terakhir apabila Baitul Mal benar-benar kosong dan sudah tidak mampu memenuhinya. Jika ekonomi kapitalis hanya memiliki pajak sebagai sumber utama pemasukan negara, maka hal ini berbeda dengan dengan sistem ekonomi Islam. Masih ada dua sumber pemasukan negara, yaitu bagian kepemilikan umum dan shadaqah. Syeikh An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum adalah:

  1. Fasilitas/sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk mencarinya, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum.
  2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar) seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya.
  3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, danau.

Sumber pemasukan dan kepemilikan umum inilah yang berpotensi besar memberikan pendapatan terbesar bagi negara. Negara mengelola kepemilikan ini secara mandiri. Begitulah konsep Islam mendapat pemasukan untuk negara yang nantinya didistribusikan kepada rakyat.

Sudah saatnya kita tak mengenal lelah menyeru kepada umat terutama penguasa agar menerapkan sistem Islam dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslim membutuhkan pemimpin yang sanggup mengelola dan mengatur sumber daya alam demi kesejahteraan umat. Bukan pemimpin yang hanya berkoar-koar memberi janji palsu, sementara tangannya tak pernah memihak kepada rakyat. Kita membutuhkan institusi Khilafah yang dipimpin seorang khalifah/pemimpin yang akan menjadi perisai yang melindungi umat.

Tinggalkan Komentar