Mutasi Pejabat Pemkab Takalar, Ada yang Mau Buat Gaduh Pemerintahan?

Mutasi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Mutasi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Takalar, PANRITA.News – Mutasi pejabat yang digelar pemerintah kabupaten (Pemkab) Takalar beberapa hari lalu menuai kritik. Pasalnya, kebijakan mutasi tersebut mengabaikan beberapa regulasi vital yang telah diatur konstitusi.

Aktifis pemuda asal Takalar, Rasyidin menilai bahwa kebijakan yang sifatnya administratif birokrasi, seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan segala regulasi.

“Ini Birokrasi. Ada banyak rangkaian administrasi. Apalagi mutasi aparatur tidak serta merta dilakukan. Kami khawatir ada yang menjebak Bupati Takalar dengan kebijakan mutasi ini,”kata Rasyidin, Selasa (16/7/2019) melalui siaran persnya.

Secara teknis, mantan Sekjen PB Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) menerangkan bahwa pejabat bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak bisa seenaknya dimutasi oleh pemkab.

“Pejabat yang menangani administrasi kependudukan dan catatan sipil hanya bisa diberhentikan oleh menteri dalam negeri. Ini sesuai Permendagri 76/2015. Tiba-tiba Takalar berani melakukan itu.” tandasnya.

Rasyidin mengaku tak percaya jika sekelas Bupati Takalar tidak mengetahui hal ini.

“Sekali lagi, kami mencurigai ada pihak yang ingin membuat gaduh di pemerintahan. Aturan selevel Permendagri masa’ mau dilanggar.” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Takalar telah melakukan mutasi pejabat eselon II Takalar dengan menggeser, mempromosi dan menonjobkan pejabat.

Tinggalkan Komentar