Pasca Penetapan Persiden, Parpol Kian Estrus

Suatu hari seorang kawan, bertanya kepada penulis. Isinya, “Bagaimana pendapatmu pasca penetapan persiden ini, kira-kira siapa yang akan jadi menteri dan pejabat bla.bla? Karena melihat di berbagai situs berita, ramai-ramai para politisi memberi kode. Baik kode blak-blakan atau kode-kodean”. Penulis sontak menjawab, “kita lihat saja kelanjutan episodenya” (sambil senyum manis ehhhh).

Setiap menjelang pemilu, politisi sibuk tebar pesona untuk cari dukungan dan pasangan. Gayanya bagaikan seseorang yang kelaparan berhari-hari tidak makan. Maklum, desakan syahwat kuat menggelora. Tapi setelah pemilu usai, gaya mereka berubah-ubah.

Tiba-tiba penyakit kurang pendengaran dan penglihatan menghantam (buta dan tuli terhadap jeritan dan penderitaan rakyat). Sampai mangkir melulu dan jarang hadir pada sidang-sidang di DPR). Padahal dulu berjanji mau mewakili aspirasi rakyat. Sedangkan yang tidak dapat apa-apa usai pemilu, sebahagian ya..berubah jadi orang gila beneran.

Kejadian tersebut di atas menunjukkan betapa parpol dan politisi di Indonesia berbuat yang abnormal menjelang dan seusai pemilu. Dalam istilah kerennya, terjadi anomali politik.

Hiruk-pikuk penetapan persiden, meski terpilih kembali untuk lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan berat, yakni menciptakan rekonsiliasi dengan para pendukung Prabowo. Kampanye berbulan-bulan telah membuat massa pendukung menjadi sangat militan sehingga muncul perpecahan dalam di antara pendukung kedua capres.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/6), pengamat komunikasi politik Henri Satrio memuji pidato Joko Widodo sehabis keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi karena berusaha merangkul para pendukung Prabowo. Menurutnya beban untuk menyatukan kembali lebih berada di pihak Joko Widodo sebagai pemenang karena mereka memiliki segalanya.

Ditambahkannya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo dapat bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo, namun dia menyebut adalah hal kuno kalau rekonsiliasi sekadar bagi-bagi kursi menteri.

“Kalau semuanya di Pak Jokowi, nanti kemudian nyanyian lagu setuju itu kembali menggema, apa bedanya dengan Orde Baru jilid dua. Tapi terserah kalau kemudian Pak Jokowi mau menciptakan situasi pemerintahan yang Orde baru jilid dua,” kata Henri dilansir di VoaIndonesia.com (30/6).

Parpol Estrus

Estrus adalah periode yang ditandai dengan penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk berkopulasi. Pada umumnya memperlihatkan tanda-tanda gelisah, nafsu makan turun atau hilang sama sekali. Menghampiri pejantan dan tidak lari bila pejantan menungganginya. Menurut Frandson (1992).

Kejadian ini hampir mirip dengan parpol estrus dengan memperlihatkan tanda-tanda gelisah sampai memberi kode agar dipilih. Nafsu berkuasa kian bergejolak, maka menghampiri rezim atau sekedar berkunjung ke istana tak segan-segan dilakoni demi sang hasrat.

Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, perlu adanya rekonsiliasi antar-kubu dua kubu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019.

Namun, proses rekonsiliasi tidak boleh diartikan sempit sebatas ajang transaksional atau bagi-bagi kekuasaan. Ia berharap para elite politik saat ini mengurangi pembicaraan soal pembagian kekuasaan, dan fokus pada penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat.

“Di sinilah konsistensi para elite kita, menurut saya yang bicara soal kursi-kursi (kekuasaan) itu dikurangilah. Tapi bicara soal value itu lebih penting,” ujar Titi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Titi, saat ini, unsur emosi menjadi elemen yang mendominasi penyebab terbelahnya masyarakat saat ini (Kompas.com, 29/6/2019).

Sedangkan menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sempat menyatakan bahwa rekonsiliasi merupakan sebuah solusi saling menguntungkan. Rekonsiliasi yang dimaksud Mahfud adalah berbagi kekuasaan antara calon presiden yang menang dengan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019.

Pernah membaca arikel menggelitik dengan judul “Bagi jabatan, Kapan lagi kalau bukan sekarang” di Kompasiana, 25/9/2015. Sejatinya dalam sistem demokrasi kejadian ini biasa dalam bahasa kerennya ‘tidak ada makan siang gratis bro, tidak ada dukungan cuma-cuma di sistem kapitalis. Yang main serba uang dan kepentingan.

Maka, rakyat yang cerdas tidak akan mendukung politik transaksional sebab hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yaitu semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Politik bagi-bagi jabatan sebagai imbalan dukungan politik bersifat transaksional dan karenanya diangap sebagai bentuk praktik KKN.

Sedangkan jika kita berbicara sistem Islam (khilafah), dari berbagai sumber sejarah ia sangat unik (khas). Pernah suatu ketika, dengan niat ingin memberi kontribusi yang lebih besar kepada umat, Abu Dzar al-Ghifari datang kepada Rasulullah Saw. dan meminta agar dilantik menjadi pejabat.

Sambil menepuk pundak Abu Dzar, Nabi SAW berkata, “Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut,” (HR Muslim).

Masih dalam makna yang sama, Abu Musa al-Asy’ari pernah meriwayatkan bahwa suatu ketika aku dan dua orang dari kaumku datang menghadap Nabi saw. Salah seorang mereka berkata, “Ya Rasulullah angkatlah kami sebagai pejabatmu!” Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah SAW bersabda:
“Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya,” (HR. Bukhari-Muslim).

Tampaknya, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas sudah banyak dilupakan oleh banyak umat Islam hari ini. Kepemimpinan menjadi ajang rebutan banyak orang. Ia menjadi sesuatu yang cukup menggiurkan. Dengan menjadi seorang pemimpin, siapapun akan mudah memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia.

Tidak mengheranan bila kemudian untuk mewujudkan ambisi tersebut, banyak elit politik yang tidak segan-segan melakukan politik kotor. Atau ‘sekedar’ uang tutup mulut untuk meminimalisir komentar miring …(*).

Tinggalkan Komentar