Tolak Pembangunan Makassar New Port, Koalisi Rakyat Nelayan Gelar Aksi di DPRD Sulsel

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nelayan (Koran) unjukrasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kamis (20/06/2019).

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nelayan (Koran) unjukrasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Kamis (20/06/2019).

Makassar, PANRITA.News – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nelayan (KORAN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (20/6/2019).

Massa aksi menuntut pemberhentian pembangunan Mega Proyek Makassar New Port yang berlokasi di Kecamatan Tallo.

Pembangunan tersebut memperlihatkan kepada masyarakat kecil yakni para nelayan atas ketidakberpihakan pemerintah dan merugikan masyarakat.

“Pembangunan Makassar New Port itu memang penting bagi pertumbuhan Kota Makassar. Akan tetapi jika itu merugikan rakyat dan masyarakat nelayan maka kami akan lawan,” kata orator aksi, Uchu Mattawang.

Dari pernyataan sikap yang diterima PANRITA.News, menyatakan bahwa pembangunan Mega Proyek Makassar New Port akan berdampak kepada kelestarian lingkungan dan perusakan ekosistem biota laut. Semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, hanya kedok belaka untuk membius kesadaran masyarakat.

Bahkan, pansus RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil) di komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2016 tentang RZWP3K dan Peraturan Presiden nomor 16 tentang Kebijaksanaan Kelautan Indonesia, titidak mampu menjadi penengah konflik sektor kegiatan.

Kegiatan perikanan yang dilakukan para nelayan berhak mendapat perlindungan dari pemerintah secara bertahap dan wajib disediakan prasarana umum. Namun, realita yang yang terjadi di lokasi pembangunan malah sebaliknya bahkan tidak ada orientasi sama sekali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para nelayan.

Untuk itu mereka (massa aksi) yang dari beberapa organ, seperti KP-GRD, FKNM, KAM, dan GEMA LMP Sulsel yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nelayan (KORAN) Makassar menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

Pertama,  massa aksi mengimbau pemberhentian pembangunan Mega Proyek Makassar New Port di Kecamatan Tallo dan bubarkan pansus RZWP3K di DPRD Provinsi Sulsel.

Kedua, massa aksi juga menuntut pengembalian derma nelayan tradisional dan memita ganti rugi atas merupakan kapal nelayan akibat reklamasi,”

Dan terakhir, mereka menuntut Gubernur untuk menghentikan seluruh reklamasi yang ada di Sulsel, karena mereka menilai reklamasi adalah pembunuhan generasi bangsa.

Tinggalkan Komentar