Dinsos Akui Koordinasi Pendamping PKH Tingkat Desa Belum Maksimal

Puluhan kader Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi terkait dugaan pemberhentian sepihak beberapa penerima manfaat Program PKH di Kabupaten Bulukumba di depan DPRD Bulukumba dan Dinas Sosial.

Puluhan kader Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi terkait dugaan pemberhentian sepihak beberapa penerima manfaat Program PKH di Kabupaten Bulukumba di depan DPRD Bulukumba dan Dinas Sosial.

Bulukumba, PANRITA.News – Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba akui jika koordinasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Desa belum maksimal. Hal itu dianggap sebagai penyebab minimnya informasi perkembangan PKH masuk di Dinsos Bulukumba.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Bulukumba, Syarifuddin. Ia mengaku jika sebagian besar pendamping PKH tingkat desa menganggap Dinas Sosial sebagai ibu tiri.

“Dinsos itu diibaratkan sebagai ibu oleh PKH, bapaknya adalah Kementerian Sosial. Ada sebagian yang menganggap kita ini sebagai ibu tiri,” katanya, Selasa, 11 Juni 2019.

Mantan Sekretaris PSDA Bulukumba ini juga meminta para pendamping PKH segera melaporkan data penerima manfaat pada Kepala Desa. Agar proses penyaluran memiliki asas transparansi.

“Jadi ini problem pendamping, mulai hari ini saya akan evaluasi semua, saya juga sudah melakukan kunjungan lapangan terkait evaluasi kinerja pendamping PKH di Bulukumba, yang tidak bekerja sesuai tupoksi, sebaiknya di pecat saja, untuk kepentingan warga Bulukumba,” tegasnya didepan demonstran.

Sekaitan dengan penerima manfaat PKH yang tidak dapat bantuan, karena tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat PKH. Rencananya, warga yang tidak menerima bantuan PKH tersebut akan dialihkan ke Bidang Rehabilitasi Sosial.

“Jadi warga yang tidak masuk dalam daftar PKH akan kita pindahkan. Tapi itu tidak sertamerta, harus melalui proses,” kata Syarifuddin.

Sebelumnya, puluhan kader Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi terkait dugaan pemberhentian sepihak beberapa penerima manfaat Program PKH di Kabupaten Bulukumba di depan DPRD Bulukumba dan Dinas Sosial.

Ketua Harian Markas Cabang LMPI, Ilham Ashari mendesak Kooordinator PKH Kabupaten Bulukumba dan Dinas Sosial melakukan evaluasi kinerja pendamping PKH.

“Penerima manfaat Program PKH yang dihentikan dan tidak sesuai regulasi harus di masukan kembali sebagai penerima manfaat,” kata Ilham.

Ilham juga mendesak Dinsos segera memecat Pendamping PKH yang tidak bekerja sesuai tupoksinya. Disamping itu, juga menguat adanya keterlibatan Politik praktis pendamping PKH di Bulukumba.

“Jika pendamping terbukti tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya maka sebaiknya diberhentikan saja karena bisa mengacaukan proses penyaluran ke warga,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar