Intervensi HMI oleh Segelintir Petinggi MN KAHMI Alumni HMI MPO

PANRITA.News – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah diintervensi dan dibelah oleh pihak-pihak alumni HMI yang ketika ada azaz tunggal Pancasila tidak mau ikut dalam fatsun ideologi Pancasila.

Kita ketahui bersama kongres HMI 1983 menyepakati untuk ke Pancasila, dan sebagian yang menolak memecah HMI menjadi HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Saat ini, kita ketahui bersama juga bahwa salah seorang pimpinan MN KAHMI yang berlatar belakang HMI MPO, yaitu Kanda Hamdan Zoelva yang notabene Koordinator Presidium MN KAHMI.

Jelas dengan fenomena dualisme ditubuh HMI saat ini adalah hal yang wajar yang dilakukan segelintir pihak yang tidak memahami kultur HMI, lebih cenderung kultur pembelahan seperti halnya HMI MPO Ketika 1983 silam.

Adanya intervensi MN KAHMI melalui surat yang diterbitkan MN KAHMI yang mendelegitimasi Hasil Mandataris Kongres yaitu Ketua Umum PB HMI terpilih secara aklamasi adalah sebuah intervensi yang berlebihan dan cenderung kekanak-kanakan.

Kita melihat bahwa kepengurusan PB HMI yang mengalami peningkatan kinerja dengan adanya HMI di Luar Negeri, Database HMI Online, dan masuk nya HMI kembali ke kampus adalah sebuah keberhasilan kepengurusan yang sebelumnya HMI minim kinerja.

Kader HMI pun menaruh harapan tinggi ketika Ketua Umum PB HMI membuat buku Pancasila Ideologi Dunia adalah sebuah etape dialektika yang progresif. Diketahui bahwa minimnya literasi dari ketua umum sebelum-sebelumnya adalah sebuah keberhasilan dan kebanggaan organisasi. Lagi-lagi apa karena keterhubungan Ketua Umum dengan progresif yang pro Pancasila lantas di delegitimasi kan oleh selembar surat tanpa memperhatikan Suara Mutlak Kongres HMI yang bersifat aklamasi?. Kita ketahui bersama hanya 2 Ketua Umum PB HMI yang terpilih aklamasi, Cak Nur dan Saddam.

Sehingga bayang-bayang dualisme akhirnya terjadi karena selembar surat MN KAHMI yang ditanda tangani seorang MPO? Semoga kita kembali memperbaiki Marwah HMI dengan jernih tanpa kepentingan politik anti Pancasila.

Leave a Reply