Registrasi Kartu SIM Prabayar Diperketat, Polisi Dilibatkan Ambil Tindakan

Jakarta, PANRITA.News – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), kembali mengeluarkan surat edaran. Surat Edaran BRTI No 01 tahun 2018 ini adalah tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Komisioner BRTI Ketut Prihadi Kresna mengatakan, dengan adanya surat edaran yang diterbitkan pada 21 November 2018 lalu, membuat aturan mengenai registrasi prabayar semakin jelas dan tegas. Sehingga tidak bisa lagi ditafsirkan atau dipahami secara berbeda oleh operator maupun dealer atau agen.

Dalam aturan yang baru tersebut BRTI mengajak Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi karena menggunakan data kependudukan tanpa hak untuk keperluan registrasi kartu prabayar.

“BRTI akan konsisten dan memiliki komitment sangat kuat untuk melaksanakan aturan registrasi prabayar tersebut dengan benar serta tegas. Karena dahulu sanksi hanya administrasi, makanya masih banyak ditemukan penyalahgunaan. Dalam surat edaran No 1 tahun 2018 BRTI mengajak pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan data kependudukan untuk registrasi prabayar,” tutur Ketut dalam keterangannya, Senin (10/12/2018).

Dengan keluarnya surat edaran BRTI itu, kini pelanggan kartu prabayar hanya diperbolehkan melakukan registrasi kartu prabayarnya maksimum 3 nomor untuk satu operator. Dealer atau agen penjual hanya diperkenankan untuk membantu dalam melakukan registrasi kartu yang dibeli oleh konsumen.

Pelanggan yang meminta dibantu dalam melakukan registrasi oleh agen atau dealer diwajibkan menunjukkan E-KTP, KK yang asli dan membuat pernyataan di atas materai.

Keluarnya peraturan tersebut diketahui sebagai tindakan atas program registrasi SIM Card prabayar yang selama ini tidak berjalan sempurna. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan penjualan kartu prabayar yang melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tidak sah.

Bahkan tak sedikit ditemukan penjual yang menawarkan kartu prabayar yang sudah aktif kepada konsumennya. Mereka menggunakan identitas data kependudukan orang lain tanpa hak. Tentu saja, langkah yang dilakukan penjual tersebut melanggar aturan yang ada. 

Leave a Reply