Aksi HMI Cabang Bone Diwarnai Darah, Berikut Tuntutannya

Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone di Kantor PDAM Kab. Bone

Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone di Kantor PDAM Kab. Bone berakhir ricuh.

Bone, PANRITA.News – Aksi demontsasi puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone di Kantor PDAM Wae Manurung, Jum’at (30/11/18) berakhir ricuh.

kericuhan yang terjadi saat mahasiswa yang berada di halaman kantor PDAM Bone menyampaikan aspirasinya, tiba-tiba diserang dengan senjata tajam dan dipukuli oknum yang diduga pegawai PDAM.

Akibatnya, salah satu korbannya adalah koordinator lapangan aksi, Iwan Taruna menderita luka bagian mulut hingga mengalami pendarahaan.

“kami diserang menggunakan senjata tajam, karena kalau dipukul tak mungkin lukanya seperti itu, sedikitnya ada 7 orang teman kami yang terluka” ungkap Iwan Taruna, Koordinator Lapangan Aksi.

Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Bone, Muhammad Sabir mengungkapkan bahwa aksi tersebut menuntut kenaikan tarif pemakaian air bersih Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 52 persen dari tarif sebelumnya.

“Kami menilai kenaikan tarif tersebut tidak berdasar dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” ungkapnya saat dikonfirmasi  PANRITA.News.

Adapun tuntutan dari HMI Cabang Bone di antaranya:

  1. Menolak kenaikan tarif sebesar 52% PDAM karena menganggap bahwa kenaikan tarif itu cacar yuridis formil (batal demi hukum), Karena dasar hukum dari dewan direksi dalam hal ini A Sofyan Lagaligo yaitu peraturan bupati bone tahun 2008, padahal peraturan itu tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar karena sudah ada peraturan yang tinggi atau peraturan yang baru dalam hal permendagri No 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tentang tarif air minum. Sehingga jelas bahwa pemerintah daerah harus berdasarkan pada peraturan tersebut..
  2. Memerintahkan DPRD Bone Komisi II untuk membentuk tim audit independen
  3. Meminta Pemda untuk mengkaji ulang terkait kenaikan tarif.
  4. Memerintahkan Bupati Bone segera mengeluarkan peraturan bupati baru terkait kenaikan tarif dengan dasar Permendagri Nomor 71 Tahun 2016.
  5. Mendesak pemerintah atau dewan direksi untuk mengembalikan tarif normal seperti semula.

Lebih lanjut, Sabir berharap agar pihak yang bertanggung jawab memberikan sanksi kepada Oknum Pegawai PDAM yang melakukan tindakan anarkis.

“kami juga membawa kasus ini kepada ranah hukum agar diselesaikan dengan baik,” lanjut Sabir.

Diketahui, besok akan ada rapat sebagai tindak lanjut dari tuntutan HMI Cabang Bone membahas kebijakan yang dikeluarkan dewan direksi PDAM.

“Kami akan mengadakan rapat bersama pimpinan dewan direksi PDAM dan Anggota DPRD komisi 2,” ucap Sabir.

Tinggalkan Komentar