Gerakan Jaga Indonesia Demo, Desak Anies Baswedan Larang Reuni 212 di Monas

Jakarta, PANRITA.News – Menjelang aksi Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (2/12/2018) mendatang mendapat sejumlah penolakan. Bahkan, Gerakan Jaga Indonesia berdemo di Balai Kota DKI Jakarta dan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut izin Reuni 212.

Panitia Reuni Akbar 212 sebelumnya mengungkapkan rencana reuni tersebut dan menargetkan 4 juta peserta akan hadir. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Reuni 212 Bernard Abdul Jabbar saat mengadakan audiensi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Rencananya kami ini akan dihadiri sekitar 4 juta alumni 212 yang dari seluruh Indonesia,” ujar Bernard, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018) lalu.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia Boedi Djarot menuturkan alasannya menuntut pencabutan izin acara tersebut. Menurutnya, Reuni 212 di Monas tidak memiliki manfaat.

Boedi mengatakan Anies akan memberikan izin karena merasa itu balas budi Anies Baswedan kepada aksi 212 yang lalu menggulingkan Ahok di saat mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2107.

“Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu pasti ada agenda agenda politik didalamnya,” ujar Boedi di lokasi, Kamis (29/11/2018).

Boedi meyakini ada orang-orang politik untuk menjatuhkan Indonesia didalam Reuni 212 besok.

“Saya pastikan ada orang politik yang mau menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua,” ucap Boedi.

Dalam laman Warta Kota, sejumlah massa menduduki dan mendorong pagar Balai Kota sambil berteriak meminta Anies segera keluar menemuinya.

“Mereka bukan organisasi agama, mereka adalah partai yg membawa agenda politik. Anies keluar!!!,” teriak massa aksi.

Ihwal terjadinya aksi itu atas perkataan Anies Baswedan yang tidak melarang rencana aksi 212 di Monas tersebut.

“Tidak ada larangan,” kata Anies Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Namun Anies menjelaskan pihak panitia Reuni Akbar 212 harus tetap mengajukan surat izin keramaian pada Polda Metro Jaya.

“Izin keramaian itu dari kepolisian. Secara prinsip kita menyetujui tempatnya bisa digunakan (Monas),” ujar

Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menuturkan telah menerima surat permohonan izin dari panitia namun belum melihatnya, dilansir dari Tribunnews.com.

“Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia. (Jumlah massa) belum tahu, saya belum lihat suratnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Tinggalkan Komentar