TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin Minta Bawaslu Pantau Reuni 212

Jakarta, PANRITA.News – Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu, (2/11/2018) mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan Lapangan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk acara tersebut.

“Tidak ada larangan (penggunaan Monas untuk reuni 212),” kata dia, Senin (19/11/2018).

Menanggapi rencana aksi tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin angkat bicara. TKN menyoroti aksi tersebut karena momentumnya bertepatan dengan kampanye Pemilu 2019.Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut menyoroti rencana aksi ini.

“Karena reuni tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu tahapan pemilu, maka Bawaslu wajib mencermati apakah reuni alumni 212,” kata Inas, Selasa, (20/11/2018).

Inas mempertanyakan dugaan kemungkinan reuni akbar 212 melanggar salah satu pasal dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Sebab, aksi ini dikhawatirkan bermuatan politik.

“Apakah melanggar PKPU 23 Tahun 2018? Karena rapat umum kampanye baru diperbolehkan pada tanggal 24 maret 2019.” tambahnya.

Kemudian, ia menambahkan bila aksi reuni 212 itu tak ada kepentingan politik maka mestinya ada izin keramaian dari kepolisian. Hal ini merujuk Pasal 15 ayat 2 butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dan, bila dianggap tidak tepat dilaksanakan di Monas, maka polisi boleh untuk menolak,” sebut Inas yang juga Ketua Fraksi Hanura di DPR itu.

Namun, ia menyinggung jika tujuannya terkait unjuk rasa maka berpedoman UU Nomor 8 Tahun 1998. Aturan ini soal penyampaikan pendapat di muka umum.

“Di mana salah satu pasalnya mewajibkan koordinator unjuk rasa berkoordinasi dengan yang akan didemo. Di mana selama ini tidak pernah dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Inas, ada aturan lain yang perlu diperhatikan. Ia bilang dalam beberapa aksi bela Islam diduga melanggar aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 1998 yang mewajibkan peserta unjuk rasa mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Aturan lain seperti UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan Raya.

“Di mana setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar