Jakarta, PANRITA.News – Setelah sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang penolakan Perda Syariah. Kali ini politisi PSI, Guntur Romli menjelaskan persoalan intoleransi dan kekeliruan Perda Syariah.

Ia menilai negara harus serius mengatasi persoalan intoleransi dan kebebasan beragama di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Guntur dalam sebuah diskusi bertajuk “Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Dinamikas Pilpres 2019” yang diselenggarakan Setara Institute di Jakarta, Jumat, (16/11/2018).

Dia menilai selama ini masih ada dua aktor pelanggaran toleransi, yaitu negara dan kelompok non-negara, seperti organisasi kemasyarakatan intoleran.

“Kita harus lebih serius atasi persoalan intoleransi dan kebebasan. Saya ingin laporan yang disampaikan Setara Institute tidak sekadar laporan namun dilaksanakan,” katanya.

Guntur mengatakan bahwa aktor negara yang melakukan pelanggaran toleransi direpresentasikan kepolisian dan pemerintah daerah (pemda) melalui penerbitan peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap agama tertentu.

Ia menjelaskan, pelaku pelanggaran toleransi non-negara, yaitu ormas lakukan tindakan intoleran dan kekerasan yang terkait dengan kelompok radikal dan mengganggu kebebasan beragama.

Menurut dia, kejadian intoleransi pada dasarnya karena ada persoalan kebijakan diskriminatif dan mendasari aksi intoleransi karena pemerintahan lalu tidak berani mengoreksi karena alasan elektoral.

“Misalnya, peraturan bersama dua menteri dan kejaksaan soal rumah ibadah yang terbit pada era SBY dan saat ini Jokowi tidak berani cabut aturan diskriminatif tersebut,” katanya.

Guntur yang merupakan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi/Ma’ruf itu menyoroti kebijakan perda terkait dengan seruan tentang kewajiban baca Alquran dan shalat berjamaah.

Ia menilai para politisi enggan mengutak-atik aturan yang bersifat diskriminasi karena ingin membangun citra positif di tengah masyarakat.

“Gara-gara aturan itu, shalat menjadi syirik karena takut kepada Satpol PP kalau tidak dilakukan dan takut jenjang kariernya terhambat apabila tidak mengikuti kebijakan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Grace Natalie juga sempat mengatakan bahwa PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11/2018).

Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ujar Grace.

Sikap itu disebut Grace menjadi satu dari tiga misi yang diusung PSI jika dipercaya duduk di parlemen. Dua misi lain adalah menjaga para pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal dari gangguan politikus hitam, serta menghentikan praktik pemborosan dan kebocoran anggaran di parlemen.