Kisruh Penanganan Sampah Bantargebang Pancing Ahok ‘Buka Mulut’

Jakarta, PANRITA.News – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang familiar disapa Ahok ikut melayangkan komentar terkait kisruh penanganan sampah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pihak BTP mengutip buku Kebijakan Ahok melalui akun instagramnya. Buku yang ditulis oleh Ahok sendiri itu menjelaskan dana kompensasi yang diterima Pemkot Bekasi setelah dilakukan kontrak tambahan atau addendum adalah Rp143 miliar per tahun.

“Sebelumnya addendum Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun,” tulis Ahok lewat akun @basukibtp, Senin (22/10).

Menurut Ahok, dana kompensasi tersebut digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.

Dengan adanya peningkatan dana kompensasi itu menurut Ahok, Bantargebang dapat dikelola secara mandiri oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Ahok juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Bantargebang dikelola oleh pihak ketiga atau swasta, namun hasilnya kerap gagal.

“Kenapa saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga mengungkapkan tiga poin wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga tersebut. Pertama, pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai financial closing sesuai dengan surat perjanjian.

Kedua, tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan.

Ketiga, pihak pengelola sampah dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.

View this post on Instagram

Diposting oleh @timbtp . . Dikutip dari buku Kebijakan Ahok halaman 260. . “Dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Bekasi sebelum addendum berkisar Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun. Dana kompensasi ini digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai. . Peningkatan dana kompensasi dengan status Bantargebang yang sebelumnya selalu dikelola oleh pihak ketiga. Saya tidak ingin ini kembali terjadi, Bantargebang harus dikelola secara mandiri oleh kami melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta. . Kenapa Saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi. Ada tiga poin soal wanprestasi, pertama pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai Finansial Closing sesuai dengan Surat Perjanjian, Kedua tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan, lalu ketiga adalah pihak pengelola sampah ini dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.” . . Di buku Kebijakan Ahok masih banyak cerita lainnya mengenai kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh BTP selama menjadi Gubernur DKI

A post shared by Ahok Basuki T Purnama (@basukibtp) on

Dalam laman CNNIndonesia diberitakan bahwa saat ini timbunan sampah warga DKI Jakarta yang dikelola di Bantargebang, mencapai 9 juta ton. Untuk mengurangi potensi bencana, Jakarta berencana membangun pengolahan sampah terpadu dalam kota yang disebut Intermediate Treatment Facility (ITF) yang direncanankan akan dibangun mulai Desember mendatang.

Adapun pernyataan Ahok merupakan buntut dari perseteruan antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI. Pemkot Bekasi menuding Pemprov DKI Jakarta belum mencairkan dana hibah kemitraan tentang pengelolaan sampah. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyelesaikan semua pembayaran tentang dana hibah pengelolaan sampah.

Tinggalkan Komentar