Bandung, PANRITA.News – Melebarnya wacana dana kelurahan sebagai langkah mendongkrak elektabilitas Calon Preside (Capres) petahana, Joko Widodo (Jokowi) turut ditanggapi oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy.

Romy menegaskan bahwa dana kelurahan yang rencananya dicairkan tahun 2019 bukan untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi di Pilpres. Menurutnya, dana kelurahan murni untuk pembangunan di masyarakat.

“Sekarang ini semua akan disirkulasikan demikian (pemenangan Pilpres) tapi kami tahu persis saat yang sama dana desa turun ada sejumlah kelurahan di Indonesia yang cemburu karena turunnya dana desa,” kata Romy, dalam laman detikcom, Senin (22/10/2018).

Romy menambahkan bahwa dana kelurahan tersebut merupakan usulan dari para lurah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Pemerintah melakukan inisiatif dana kelurahan itu masukan dari Musrenbang bukan karena mau Pilpres. Dan itu aspirasi dari lurah-lurah yang melihat loh kok kami sama-sama mengurus masyarakat yang dialokasikan hanya desa, dan lurah tidak,” tambahnya.

Pemerintah menurut Rommy hanya meneruskan usulan tersebut.

“Yang dilakukan pemerintah itu bagian dari penerusan aspirasi para lurah, bukan karena ini milih Jokowi dan Pilpres. Bukan,” sambung Rommy.

Terkait belum dicairkannya dana kelurahan itu, Romy menjelaskan bahwa pemerintah harus menunggu ketersediaan anggaran terlebih dulu sebelum benar-benar direalisasikan.

“Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tiap tahun muncul. Salah satu usulan bisa ditindaklanjuti setelah pemerintah ada kecukupan dana,” imbuhnya.