Wagub DKI Diputuskan Setelah Pilpres

Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta

Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta (Int)

Jakarta, PANRITA.News – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Iman Satria memperkirakan penentuan Wagub DKI paling lambat diputuskan seusai Pilpres yang digelar April 2019. Lagipula, hingga kini baik Gerindra maupun PKS, selaku partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum satu suara memutuskan pengganti Sandiaga Uno.

“Paling lambat, Wagub DKI sudah terisi setelah Pilpres 2019,” kata Iman, di Jakarta, Jumat (12/10).

Penentuan Wagub DKI selepas pilpres, juga dimaksudkan untuk menjaga koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga tetap solid. Sebelumnya Fraksi PKS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa psy war perebutan posisi Wagub DKI bisa mengganggu soliditas koalisi pilpres.

Iman tidak menampik, soliditas koalisi pilpres merupakan kepentingan yang jauh lebih besar daripada perebutan kursi DKI 2. Namun pihaknya menegaskan siap menanggung segala risiko agar soliditas koalisi tetap terjaga.

“Apapun hasilnya kita siap tetapi kekompakan koalisi tetap harus terjaga,” tekan dia.

Hingga kini masih empat nama yang digadang-gadang bakal diusulkan kepada Gubernur Anies menjadi wakilnya. Dari Gerindra terdapat nama M Taufik dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) sedangkan dari PKS terdapat nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Iman memastikan secara struktural nama yang diusulkan dari Gerindra adalah M Taufik, namun pihaknya menghormati munculnya nama Sara yang merupakan keponakan Prabowo Subianto turut meramaikan bursa DKI 2.

“Kalau dari kami secara struktural dan telah melalui pembahasan, yang diusulkan adalah M Taufik. Kami menangkap sinyal tidak ada penolakan karena kalau ada penolakan pasti kami sudah ditegur DPP,” ujarnya.

Iman juga memastikan DPP Gerindra tidak melakukan intervensi soal penentuan Wagub DKI karena DPD diberi keleluasan untuk menentukan sikap. Pihaknya juga tidak keberatan dengan manuver PKS yang mulai bermanuver dengan mengadakan road show.

“Kami justru senang PKS sudah bermanuver. Kita persilakan mereka mencari dukungan mau mengunjungi Ketua DPRD, ke PDI-P, Nasdem dan Hanura, silakan. Dan jangan ditakut-takuti bakal kalah di paripurna, majukan saja calonnya,” terangnya.

Berdasarkan ketentuan, masing-masing parpol pengusung berhak mengusulkan satu nama pengganti wagub untuk diserahkan kepada gubernur, sebelum dibahas dalam sidang paripurna DKI. Ketua Fraksi PKS DKI Abdurrahman Suhaimi menghendaki dua nama dari PKS didukung Gerindra dan Gubernur Anies.

“Insyaallah, dua-duanya dari PKS,” tutur Suhaimi.

Lambannya penentuan Wagub DKI pengganti Sandi mulai dikeluhkan banyak pihak. Tak sedikit fraksi di DPRD mulai berharap adanya percepatan karena tidak terisinya posisi wagub berhubungan dengan minimnya serapan anggaran SKPD. Bahkan Gubernur Anies juga turut mengeluh.

Berdampak ke Pilpres

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro meminta PKS dan Gerindra untuk tidak egois dengan memikirkan kepentingan mereka masing-masing tetapi mengedepankan aspirasi dan aspirasi masyarakat DKI yang butuh kepastian berlangsungnya program-program unggulan gubernur.

Lambannya penentuan wagub, kata Siti, justru bisa membawa dampak pada Pilpres 2019 bahwa lemahnya kepemimpinan kedua parpol terkesan mengorbankan Gubernur Anies untuk bekerja sendirian memimpin DKI.

“Gerindra dan PKS tak bisa membiarkan Gubernur Anies menjalankan tugasnya sendirian tanpa didampingi wakil gubernur. Hal ini secara tak langsung akan mempertaruhkan kepemimpinan partai tersebut khususnya terkait Pilpres 2019. Citra politik apa yang hendak disampaikan ke publik bila memutuskan wagub saja tak kunjung final sampai sekarang?” katanya.

Dia melanjutkan, Gerindra dan PKS yang berkoalisi sejak 2014 sebaiknya tidak terjebak dalam tarik-ulur yang alot untuk menentukan Wagub DKI. Lambannya sikap dari dua parpol tersebut bisa mengancam kebersamaan dalam koalisi yang dibangun mulai Pemilu 2014, pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018.

“Gerindra dan PKS tak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja, tetapi juga harus memikirkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Jakarta yanh menghendaki kepastian pemprov DKI dalam mengeksekusi program-programnya,” kata Siti.

Sumber: Suara Pembaharuan |

Comment