Laporan Maladministrasi Selama 2017 Meningkat, Ombudsman Sulsel: Ini Pertanda Baik

Makassar, PANRITA.News - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2017 telah menerima 354 laporan masyarakat atas dugaan Maladministrasi terkait pelayanan public.Berbagai macam laporan yang diterima tentang dugaan maladministrasi oleh penyelenggara Negara, BUMN, BUMD dan BHMN. Juga termasuk badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas khusus menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.Dugaan Maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke ORI Sulsel adalah Penyimpangan Prosedur oleh pelaksana pelayanan publik sekitar 38,41 %. Disusul masing-masing Penundaan Berlarut 24,85 %, Tidak Memberikan Pelayanan 14,68 %, Permintaan Uang, Barang, dan Jasa (Pungli) 6,49 %, dan Penyalahgunaan Wewenang sekitar 6,49 %, dan Diskriminasi 3, 10 %, Tidak Kompeten 2,25 %, Tidak Patut 1,69%, Konflik Kepentingan 1,41%, serta tindakan Berpihak sekitar 0,56%.Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima pada tahun 2016 lalu. Dimana pada tahun 2016, ORI Sulsel hanya menerima 287 laporan. Terjadi peningkatan 67 laporan atau sekitar 23,3% pada tahun 2017.Kepala Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer menilai bahwa meningkatnya laporan warga masyarakat mengenai dugaan maladministrasi sepanjang tahun 2017 adalah pertanda baik.

"Peningkatan laporan tersebut adalah pertanda baik bagi Ombudsman Sulsel. Karena itu adalah salah satu indikator meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan maladministrasi," ujar Subhan Djoer.

Makassar, PANRITA.News – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2017 telah menerima 354 laporan masyarakat atas dugaan Maladministrasi terkait pelayanan public.

Berbagai macam laporan yang diterima tentang dugaan maladministrasi oleh penyelenggara Negara, BUMN, BUMD dan BHMN. Juga termasuk badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas khusus menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dugaan Maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke ORI Sulsel adalah Penyimpangan Prosedur oleh pelaksana pelayanan publik sekitar 38,41 %. Disusul masing-masing Penundaan Berlarut 24,85 %, Tidak Memberikan Pelayanan 14,68 %, Permintaan Uang, Barang, dan Jasa (Pungli) 6,49 %, dan Penyalahgunaan Wewenang sekitar 6,49 %, dan Diskriminasi 3, 10 %, Tidak Kompeten 2,25 %, Tidak Patut 1,69%, Konflik Kepentingan 1,41%, serta tindakan Berpihak sekitar 0,56%.

Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterima pada tahun 2016 lalu. Dimana pada tahun 2016, ORI Sulsel hanya menerima 287 laporan. Terjadi peningkatan 67 laporan atau sekitar 23,3% pada tahun 2017.

Kepala Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer menilai bahwa meningkatnya laporan warga masyarakat mengenai dugaan maladministrasi sepanjang tahun 2017 adalah pertanda baik.

“Peningkatan laporan tersebut adalah pertanda baik bagi Ombudsman Sulsel. Karena itu adalah salah satu indikator meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan maladministrasi,” ujar Subhan Djoer.

Tinggalkan Komentar