Penetapan Lelang Sekda Sinjai Dianggap Cacat Hukum

Lelang

Jabatan

Sinjai, PANRITA.News – Berdasarkan pengumuman panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan sekda Sinjai, menuai protes dari Pergerakan Mahasiswa Pemantau Pelanggaran Hukum (PMP2H). Fahrul, Aktivis PMP2H menganggap Penetapan tersebut cacat hukum sebab tidak mengacu pada Undang-Undang ASN No.5 Th.2014 dan PP. No.11 Th. 2017.

Penetapan itu dianggap sebagai akal-akalan panitia seleksi karena memaksakan kehendaknya meloloskan pejabat yang ikut lelang jabatan padahal tidak memenuhi syarat.

“Pengumuman pansel tersebut jelas sekali bertentangan dengan UU ASN No.5 Th. 2014 sebab dikebiri dan sengaja tidak mencantumkan syarat”. Ujar Fachrul.

Seperti diketahui, syarat untuk mengikuti lelang jabatan sekda adalah:
1. Tertulis pangkat Golongan lV/B. Aturan harus pangkat lV/C.
2. Harus dua kali pindah jabatan sebagai Kadis/Badan.
3. Harus 5 tahun menduduki jabatan Kadis, baik jabatan pertama dan kedua. Jabatan kedua harus minimal diduduki atau dijabat minimal dua tahun.
4. Bekerja secara terus menerus tanpa pernah nonjob atau hukuman jabatan atau memiliki rekam jejak jabatan yang baik.

“Pertanyaannya, kenapa harus dipaksakan masuk lelang? Itu kan melanggar Undang-undang. Kalau pejabat di Sinjai tidak ada yang bersyarat, Undang-undang kan membolehkan lelang secara nasional, pejabat dari daerah lain boleh mendaftar.” tutup Fachrul. (*)

Tinggalkan Komentar