UIN Alauddin, PANRITA.News – Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar mengadakan workshop Pengelolaan Kas Satker Badan Layanan Umum (BLU).

Acara tersebut, dirangkaikan dengan rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan laporan keuangan unaudited tahun anggaran (TA) 2022.

Workshop tersebut dibuka langsung WR II Bidang AUPK UIN Alauddin Makassar, Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum didampingi Ketua Tim Remunerasi, Dr Alwan Suban M Ag.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/1/2022).

Pada kesempatan itu, Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum menegaskan, pelaksana anggaran tidak bermain-main dalam mengelola anggaran karena sumbernya dari APBN yang harus dikelola sesuai tata kelola keuangan.

“Pada umumnya mindset Pimpinan Fakultas ketika Rektor sudah bagikan DIPA melalui POK banyak menganggap semua uangnya Rektor, padahal sumbernya APBN milik negara yang harus di kelola sesuai tata kelola keuangan,” tegasnya.

Sehingga Guru Besar Pendidikan Islam itu menekan, BPP yang telah di tempatkan di Fakultas, Lembaga dan Unit harus taat kepada aturan berlaku baik dari Kemenag, Kemenkeu dan Kebijakan Pimpinan Khususnya Bidang AUPK.

“BPP jangan mau mengikuti keinginan bermacam-macam Pimpinan Fakultas, Unit dan Lembaga karena kalian itu pegawai Rektorat sehingga harus taat kepada aturan berlaku baik dari Kemenag, Kemenkeu dan Kebijakan Pimpinan Khususnya Bidang AUPK,” tegasnya.

Lanjut, Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum menegaskan lagi, tahun 2023 pergantian kepemimpinan sehingga dalam melakukan pencairan anggaran harus berbasis pada RKKL.

“Tahun ini pergantian kepemimpinan untuk itu tidak ada program dalam RKKL jangan dicairkan. Hal itu dilakukan agar tidak membebani orang di belakang, tidak apa apa dianggap tidak manusiawi, kompromi daripada bermasalah dibelakang,” tegasnya.

“Ini tahun pasti agak rumit akan dihadapi, karena dihadapkan banyak kepentingan. Untuk itu saya berharap semua ada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) karena kalau tidak ini menjadi problem,” sambung Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum.

Mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi itu meminta BPP tegas dalam tata kelola keuangan.

“Kita harus tegas didalam tata kelola keuangan. Saya apresiasi BPP karena ketegasan mereka Alhamdulillah ada Pimpinan tidak semudah mengambil,” paparnya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Remunerasi UIN Alauddin Makassar, Dr Alwan Suban M Ag menjelaskan, acara tersebut diadakan untuk mengevaluasi kegiatan 2022.

“Kegiatan ini untuk mengevaluasi apa yang dilakukan tahun 2022 dan menjadi tolok ukur dalam menghadapi pelaksana anggaran tahun 2023,” bebernya.

Mantan Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar itu meminta BPP dan Pelaksana Anggaran segala kegiatan harus berpedoman pada regulasi.

“Jadi segala kegiatan harus berpedoman pada regulasi Kementerian Keuangan, Kemenag RI, khususnya kebijakan WR II Bidang AUPK soal anggaran,” tegasnya.

Menurut, Doktor Bidang Manajemen Pendidikan Islam itu, jika ada kebijakan terkait anggaran dari fakultas itu harus diskusikan bersama Bidang AUPK.