Usut Dugaan Tipikor ADD di Gowa, LKBHMI dan HMI Komisariat Syariah Cagora Gelar Unjuk Rasa

Usut Dugaan Tipikor ADD di Gowa, LKBHMI dan HMI Komisariat Syariah Cagora Gelar Unjuk Rasa

Gowa, PANRITA.News – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Gowa Raya bersama HMI Komisariat Syariah dan Hukum gelar Unjuk Rasa terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dump Truk 121 desa di Kabupaten Gowa, Selasa (17/05/22).

Iwan Mazkrib selaku Direktur Eksekutif LKBHMI mengatakan, dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tentu menjadi pembicaraan publik terkait pengadaan Dump truk (mobil sampah) dari 121 desa di Kabupaten Gowa.

“Dugaan tersebut untuk memenuhi program pemerintah kabupaten yakni program Gowa Bersih yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sejak 2019 lalu” ujar Mazkrib.

Selain itu, program tersebut diduga bersifat instruktif dikarenakan terjadi penyeragaman pengadaan dump truck desa di Kabupaten Gowa.

“Sementara dalam pelaksanaannya, pengadaan Dump Truck ini menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang justru seharusnya dianggarkan sendiri oleh PEMDA dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” Jelasnya.

Karena itu, Perilaku tersebut berindikasi pada perilaku kolusi, dengan jelas secara melawan hukum. Ini sudah terang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU N0. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme.

“Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara” bebernya.

“Program tersebut pun tidk memiliki regulasi yang jelas dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Fatalnya lagi ialah penganggaran Dump Truck tersebut demikian pula tidak sesuai dengan harga pasar, hal ini tentunya diduga mengakibatkan beberapa pihak melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara diduga senilai Rp. 13.189.000.000” Tambah Mazkrib.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut pun mengundang kecurigaan kepada APH terkait, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gowa (Kejari Gowa) yang sampai pada saat ini pun belum memberikan Kepastian Hukum.

“Kami mendatangi Kejaksaan Negeri Gowa tentunya bukan mempertanyakan siapa dalang dan berapa nominalnya. Melainkan penyelesaian hukum  yang berlangsung di Kejari Gowa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi ini mengundang kecurigaan, karena sejauh kasus ini bergulir belum ada kepastian hukumnya. Jangan sampai terindikasi ada pihak/kelompok tertentu yang bisa mengambil keuntungan dari persoalan ini. Kasus ini kan menjadi pembicaraan panas di publik” terangnya.

Unjuk rasa itupun membawa beberapa tuntutan yakni:

1. Mendesak Kejaksaan Negeri Gowa untuk kemudian memberikan Kepastian Hukum terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dump Truck 121 desa di Kabupaten Gowa.
2. Mendesak Kejaksaan Negeri Gowa untuk mengusut tuntas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gowa tanpa Tebang Pilih.
3. Meminta Kepada Pihak Terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap proses hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gowa

Di tempat yang sama, Muhammad Irham Selaku Ketua Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya mengatakan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Gowa lebih tepatnya yang terkait dengan Pengadaan Mobil Sampah oleh 121 Desa di Kabupaten Gowa belum menuai kepastian hukum yang ada.

“Maka dari itu kiranya Kejaksaan Negeri Gowa untuk senantiasa memberikan kepastian hukum serta keterbukaan informasi publik terhadap dugaan kasus tindak pidana kurupsi yg dilakukan oleh 121 Desa di Kabupaten Gowa. Mental Lemah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gowa seharusnya tidak dicontohkan oleh pihak Kejari Gowa” jelasnya.

Tinggalkan Komentar