Trending Topic di Twitter, Ini 5 Hal yang Harus Diketahui Terkait NIK dan NPWP

Trending Topic di Twitter, Ini 5 Hal yang Harus Diketahui Terkait NIK dan NPWP

Illustrasi

Makassar, PANRITA.News – Tagar #NPWP sedang trending topic di Twitter. Bahkan telah ada ribuan cuitan netizen, dan diperkirakan akan terus bertambah.

Ada apa sebenarnya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Netizien membicarakan statement Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait banyak masyarakat yang salah paham dari isu integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Masyarakat mengira penggunaan NIK sebagai NPWP akan membuat remaja yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP otomatis dipungut pajaknya.

Padahal, penggunaan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.

“Kalau punya NIK berarti anak 17 tahun sudah punya KTP harus bayar pajak. Itu salah, sangat salah. Jadi itu hoaks,” kata Sri Mulyani, Jumat (19/11/2021) lalu.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana menggunakan NIK menjadi NPWP sebagai identitas wajib Pajak (WP). Apa saja yang perlu diketahui soal menjadikan NIK sebagai NPWP?

Dasar Hukum

Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Soal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Sementara, WP Badan Pajak masih menggunakan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang sekaligus menjadi NPWP.

Tujuan

Masih berdasarkan UU HPP, penggunaan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Pemberlakuan itu akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan.

Selain itu, memudahkan dan menyederhanakan administrasi untuk kepentingan nasional.

Tidak Perlu Buat ke Kantor Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyebutkan, kebijakan pemberlakuan ini nantinya akan mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan NPWP.

Jika sebelumnya wajib pajak harus datang ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP, kini tak perlu lagi.

Punya NIK Wajib Bayar Pajak?

Namun, ada kesalahan persepsi terhadap kebijakan ini. Ada yang menganggap bahwa setelah NIK menjadi NPWP, maka semua orang yang memiliki NIK memiliki kewajiban membayar pajak, karena secara otomatis memiliki NPWP. Faktanya tidak demikian.

“Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif dan objektif,” ujar Neilmadrin. Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Masa Berlaku Kebijakan

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, penggunaan NIK sebagai NPWP ini akan dimulai pada 2023.

“Kapan NIK itu diaktivasi sebagai NPWP? Jadi ke depan kami banyak sistem informasi. Insya Allah 2023 kita akan digunakan sepenuhnya,” kata Suryo, dalam tayangan Youtube Sosialisasi UU HPP bersama Apindo, Selasa (26/10/2021).

Tinggalkan Komentar