APPLH Sulsel : BPPHLHK Wilayah Sulawesi Jangan Bermain dan Tindak Tegas PT. KIMA

APPLH Sulsel SBPPHLHK Wilayah Sulawesi Jangan Bermain dan Tindak Tegas PT. KIMA

Pencemaran air yang berada di Jl. Kima Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya, Kota Makassar.

Makassar, PANRITA.News – PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA) merupakan penanggungjawab Kawasan Industri Makassar (KIMA) tidak berkomitmen pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan abai terhadap kasus pencemaran air yang berada di Jl. Kima Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya, Kota Makassar.

Beberapa perusahan telah terbukti terlibat melakukan pelanggaran lingkungan hidup dengan melakukan pembuangan limbah cair yang dibuang kebadan sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu di Water Waste Treatmen Plant (WWTP). Meski penindakan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah dilakukan tetapi hal itu tidak di indahkan oleh PT. KIMA sehingga aktifitas pembuangan tetap dilakukan.

Balai Pengamanan dan Penegegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi atau yang akrab dikenal dengan Balai Gakkum telah melakukan pemasangan plang dan penindakan dengan memberhentikan seluruh aktifitas selama dalam proses pengawasan, tetapi berdasarkan pantauan Tim APPLH Sulsel pada Rabu, 3 November 2021, PT. KIMA abai dan tidak melakukan penindakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran yang dilakukan dan tetap melakukan aktifitas buangan limbah cair yang berwarna keruh kecoklatan dan berbau busuk.

Aliansi Paralegal Pejuang Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (APPLH Sulsel) menemukan dugaan pencemaran lingkungan yang berada di kawasan PT. KIMA pada tanggal 30 Agustus 2021 dan telah melakukan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup ini telah dilakukan proses penindakan oleh BPPHLHK Sulawesi berdasarkan Surat Nomor S.1367/PPSA/PP/GKM.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.

Setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh BPPHLHK Sulawesi pada tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan Surat Tugas (ST.917/BPPHLHK.3/TU/Peg.3/10/2021) menemukan adanya pelanggaran lingkungan hidup oleh PT. KIMA.

Koordinator APPLH Sulsel Rahmat mendesak kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan untuk jangan ada yang bermain soal cemaran ini dan memberikan sanksi yang tegas terkait aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. KIMA yang telah melanggar aturan pemberhentian aktifitas ini dan segera dilakukan pembekuan izin operasional dan penutupan seluruh aktivitas yang ada diwilayah PT. KIMA.

“Pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan nakal yang berada di Kawasan Industri Makassar dan tidak adanya tanggung jawab oleh PT. KIMA sudah seharusnya dilakukan tindak lanjut berupa pencabutan izin operasional sementara dan menutup seluruh aktifitas yang ada di PT. KIMA karena BPPHLHK Sulawesi telah melakukan penanganan dan memerintahkan untuk segala proses aktifitas diberhentikan tetapi kondisi dilapangan perusahaan-perusahaan nakal ini seakan acuh terhadap perintah tersebut. PT. KIMA juga selaku penanggungjawab kawasan tidak bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut dan abai akan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Sudah saatnya PT. KIMA mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.” ungkap Rahmat, Selasa, (23/11/2021).

Rahmat juga dengan tegas menyampaikan dan mendesak kepada Kepala Balai BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk tidak bermain persoalan pencemaran air dan menindak tegas PT. KIMA sebagai penanggungjawab kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kepala Balai Gakkum jangan bermain soal pencemaran air ini karena akan berdampak besar terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta ekosistem air, sehingga harus dilakukan penindakan tegas dan pemberhentian seluruh aktifitas di kawasan KIMA, serta tetap melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” tegas Rahmat menutup wawancara.

Tinggalkan Komentar