DPPKB Bontang Pastikan Pendataan Keluarga Terapkan Prokes

Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Bontang Bahtiar Mabe.

Bontang, PANRITA.News – Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) akan dilaksanakan pada 1 April 2021 serentak di Seluruh Indonesia.

Meski pendataan dengan sistem pintu ke pintu, Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Bontang Bahtiar Mabe Menjamin, jika dalam pelaksanaan pendataan keluarga, petugas lapangan, DPPKB akan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat.

“yah tetap Protokol kesehatan tetap, yang membuat lega, Kader kader kami sudah divaksin, ujar Bahtiar, Kamis (25/3/2021).

“semua, mulai dari Manajer pengelola, Manager data, supervisor dan tenaga pendata, sudah kami vaksin dan mengikuti pelatihan pendataan dengan protokol kesehatan.” Sambungnya.

Selain kekhwatiran masyarakat, langkah vaksinasi dan prokes, juga bertujuan melindungi tenaga pendata.

“kekuatiran bukan saja dari masyarakat, tapi kami juga.” ujar nya.

Hasil pendataan keluarga akan menyajikan data komprehensif tentang keluarga, sistem kunjungan harus dilakukan untuk menjamin informasi yang didata valid dan sesuai.

“ini kami harus mendata langsung kerumah, untuk validasinya data, yah kami harus datangi.” jelasnya.

Kesiapan DPPKB Kota Bontang dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun Ini, telah melewati proses awal, yakni pembekalan dan pelatihan bagi tenaga pendata untuk memaksimalkan hasil pendataan.

“jadi selama ini kami sudah berproses, Mulai dari pembinaan ke kader, pembentukan Panitia, Alhamdulillah secara administrasi sudah selesai.” lanjutnya.

Pendataan Keluarga seyogyanya dilaksanakan sekali dalam 5 Tahun pada Tahun 2020, mengingat Pendataan yang sama terakhir dilakukan tahun 2015, Namun merebaknya virus Corona Covid-19, pelaksanaan pendataan baru dilakukan Tahun ini.

Dasar pelaksanaan PK 2021 selain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 41 dan 49), juga Peraturan Pemerintah No  87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 274, 391 dan 394)

Tinggalkan Komentar