Kasus Suap di Ditjen Pajak, Formal Sulsel Minta KPK Segera Lakukan Penanahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Makassar, PANRITA.News – Praktik korupsi ternyata tidak “padam” di tengah pandemi Covid-19 yang telah melanda Tanah Air selama satu tahun bekalangan.

Sejumlah penangkapan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak terkecuali di Sulawesi Selatan.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021 yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Pada kasus ini, NA ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga rekannya sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/2/2021) malam di Sulsel.

Selain itu, ada pengusaha konglemerat kelahiran Bone, Sulawesi Selatan yang belakangan ini kembali menjadi sorotan publik setelah anak perusahaannya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Syamsuddin Arsyam atau Haji Isam adalah pengusaha batu bara di Batu Licin, Kalimantan Selatan yang terkenal kaya raya (crazy rich). 

Kantor PT Jhonlin Baratama yang merupakan anak usaha Jhonlin Group miliknya telah digeledah KPK. Perusahaan batubara ini disinyalir terbelit masalah pajak yang menyeret pejabat Ditjen Pajak.

Dilansir dari tribuntimur.com Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya mengatakan, “Dari penggeledahan ini, ditemukan bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara,” Kamis (18/3/2021).

KPK mengakui tengah menyidik kasus suap pajak di Dirjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Dalam kasus itu, mantan Direktur Jenderal Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan bekas bawahannya Dadan Ramdhani diduga telah ditetapkan menjadi tersangka.

Keduanya diduga menerima suap untuk merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan. Suap pajak diduga disalurkan melalui konsultan pajak. Empat konsultan pajak diduga telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini.

Merespon kasus ini, Direktur eksekutif Forum komunikasi Alternatif pemuda Sulsel (Formal Sulsel), Usman meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk tidak lamban dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“Barang bukti dokumen dan elektronik sudah ada, kami berharap KPK segera melakukan penahanan,” tegasnya.

Kasus korupsi di tanah air memanglah menjadi momok mengerikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KPK diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bangsa dan negara. Perilaku atau tindakan kotor yang merusak tatanan negara harus menjadi musuh bersama anak negeri.

“kita semua harus menjadi pionir dalam menegakkan keadilan demi memotong rantai kezaliman dan KPK sebagai lembaga resmi negara harus berani dan cepat dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi,” tegasnya.

Selain itu, Usman juga menambahkan bahwa sebagai orang Sulsel, kita memiliki budaya “siri na pacce” yang harus dijadikan modal utama dalam menjalankan kehidupan.

“Budaya kita jelas, jangan bikin malu orang sulsel” tutupnya.

Tinggalkan Komentar